Punya Gaji Rp 7 Juta/Bulan Cuma Mampu Cicil Rumah Maksimal Rp 300-400 Juta

Jakarta -

Harga rata-rata rumah di pinggir Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) kini minimal dalam rentang Rp 300-400 juta/unit. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk menjangkaunya, harga rumah ini hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah 'tanggung'.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan kaum menengah setingkat manajer dengan penghasilan Rp 5 – 7 juta per bulan pun sulit untuk membeli rumah di Bodetabek.

"Dengan penghasilan tersebut, mereka diperkirakan mempunyai daya cicil Rp 1,5 – 2,5 juta per bulan yang berarti dapat membeli rumah dengan harga Rp 300-400 juta," kata Ali dikutip dari situs resminya, Minggu (18/1/2015)

Menurut Ali daya beli ini belum termasuk kemampuan uang muka yang umumnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat merealisasikan pembelian rumahnya. Umumnya mereka juga kesulitan juga untuk mengumpulkan uang muka. Uang muka minimal saat ini sedikitnya 20% atau kurang lebih Rp 60-80 juta.

Ali mengatakan dengan harga rumah seperti itu, maka tentunya akan sulit bagi seseorang di bawah segmen tersebut. Namun bagi yang mampu mencicil, tentunya mereka harus memperhitungkan biaya transportasi setiap harinya untuk bekerja ke Jakarta dari Bodetabek.

"Lokasi rumah tersebut mempunyai jarak tempuh yang jauh dari tempat mereka kerja di Jakarta. Yang terjadi kemudian adalah mereka tidak menempati rumah yang ada dan dibiarkan kosong dan kembali menyewa hunian di Jakarta," katanya.

Ia menambahkan dengan harga rumah yang semakin mahal, kaum masyarakat berpenghasilan 'tanggung' bisa tidak dapat membeli rumah lagi meskipun di pinggiran Jakarta. Bila ingin tinggal di Jakarta maka pilihannya membeli rumah susun milik (rusunami) yang harganya tinggi, sehingga opsinya adalah menyewa hunian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di pusat kota.

Namun menurut Ali, rusunawa yang disediakan baru hanya untuk sebagian kecil masyarakat dan umumnya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ironisnya rusunawa ini tidak menjangkau kaum komuter yang merupakan sebagai karyawan tingkat menengah.

Ali menyarankan fokus Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya untuk sektor informal, karena sebenarnya kaum komuter ini yang juga harus mendapat perhatian serius. Bahwa penduduk Jakarta 10 juta orang dan akan bertambah di siang-sore hari menjadi 12-13 juta.

"Kaum menengah ‘tanggung’ ini mempunyai dilema dan dapat sewaktu-waktu terjebak dalam jebakan pasar rumah yang ada," katanya.

(hen/hen)