Rumah Murah Untung Tipis, 8 dari 10 Pengembang Pilih Garap Segmen Orang Kaya

Jakarta - Segmen rumah murah yang harganya Rp 100 jutaan kini mulai tak dilirik pengembang swasta terutama di sekitar pinggir Jakarta (Bodetabek). Faktor margin yang tipis karena harga tanah yang terus naik jadi alasannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda terus menyuarakan pentingnya bank tanah yang disiapkan pemerintah agar dapat memberikan sebuah kondisi pasar yang pas antara permintaan dan pasokan perumahan segmen bawah. Tahun-tahun sebelumnya pembangunan perumahan murah masih mengandalkan pengembang swasta yang sangat punya kepentingan mendapatkan profit.

"Saat ini pengembang swasta masih dapat membangun (rumah murah) meskipun dari data yang ada ternyata 8 dari 10 pengembang perumahan murah sudah beralih ke segmen menengah, bukan karena tidak mau namun tidak bisa karena harga tanah merangkak naik," kata Ali dalam situs resminya, Minggu (12/4/2015)

Ali mengungkapkan selama ini tidak ada instrumen pengendali harga tanah seperti bank tanah milik pemerintah, maka kompleksnya permasalahan perumahan tidak akan berakhir.

Laporan IPW ini bukan mengada-ada, seorang pengembang skala kecil di daerah Tangerang, Banten, yang tak mau disebutkan namanya mengaku pada 2-3 tahun lalu, dirinya masih menggarap segmen rumah kecil dengan harga Rp 80-95 juta/unit tipe 24-30 m2. Namun kini harga tanah yang sudah tinggi di Tangerang, membuat dirinya beralih ke segmen menengah dengan menjual rumah tipe 36 dengan luasan tanah minimal 60 m2 dengan harga paling murah Rp 250 juta.

Alasannya, 2-3 tahun lalu, harga tanah di pinggiran Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta masih ada yang dijual Rp 700-.000-800.000/m2. Namun kini harga tanah di lokasi yang sama paling murah Rp 2,5 juta/m2.

"Kalau sekarang udah nggak mungkin jual rumah Rp 90 jutaan, harga tanahnya udah tinggi banget," kata pengembang tersebut.

Menurutnya dengan harga tanah yang sangat tinggi sangat sulit mendapat margin di segmen rumah murah di sekitar pinggiran Jakarta.

"Jadi pengembang bisa dapat margin 30-40% udah bagus, nggak usah 100%. Kalau di segmen rumah murah udah susah dapat untung," katanya.

Ali menambahkan dalam 10 tahun terakhir target perumahan nasional tidak pernah tercapai dan itu dengan target 200.000 unit rumah. Kalaupun ada realisasi pembangunan, maka yang membangun adalah pihak swasta atau pengembang swasta.

"Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah hampir tidak pernah membangun rumah murah. Ironis bukan? Jadi sampai sejauh ini pemerintah tidak mempunyai pengalaman apalagi sumber daya untuk dapat membangun rumah murah," kata Ali.

Menurut Ali, program Sejuta Rumah yang disiapkan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, hanya dalam hitungan minggu akan mulai digulirkan dengan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat memberikan solusi bagi konsumen MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang ingin memiliki rumah. Namun menurutnya program ini akan berjalan tanpa arah bila tak ada kepastian ketersedian tanah oleh pemerintah untuk membangun rumah.

Beberapa kebijakan populis seperti besaran uang muka yang hanya 1%, suku bunga FLPP yang akan menjadi 5% dari 7,25%, serta bantuan uang muka Rp 4 juta akan memberikan stimulus dari sisi permintaan dan akan meningkatkan daya beli.

"Namun yang menjadi masalah apakah pemerintah sudah menyiapkan tanah untuk dibangun rumah murah tersebut? Dimana? Berapa banyak kapasitas yang ada di tiap Pemda? Pertanyaan-pertanyaan itu yang sampai saat ini belum terjawab oleh pemerintah," kata Ali.

(hen/hen)