Mau Urus Izin HGB? Sekarang Bisa Online dan Selesai 2 Hari

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia yang berdasarkan survei Bank Dunia masih berada di peringkat 109 dari 180 negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memangkas waktu mengurus izin Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hanya 2 hari dari sebelumnya sekitar 30 hari. Ini khusus untuk HGB dengan luas di bawah 5.000 meter persegi (m2).

Izin HGB pun bisa diajukan secara online. Kemudahan ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2016 (Permen ATR 8/2016) yang baru diteken Menteri ATR, Ferry Mursyidan Baldan.

"Berkaitan dengan tugas kami, kami sudah siapkan Permen ATR Nomor 8 Tahun 2016 yang mempercepat proses HGB menjadi 2 hari, juga menyiapkan online. Ini untuk HGB di bawah 5.000 m2, jadi mudah," kata Ferry, usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Ferry menjamin, HGB bisa diselesaikan dalam 2 hari. Apalagi pihaknya telah menunjuk Kepala Kantor BPN sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Khusus agar proses perizinan HGB bisa lebih cepat. "Prosesnya paling lama 2 hari dengan PPAT-nya, bahkan kami punya ketentuan bisa menunjuk PPAT Khusus, yaitu Kepala Kantor. In case butuh langkah cepat, fungsi itu ada di Kepala Kantor," paparnya.

Kemudahan ini sebenarnya hanya disiapkan untuk Jakarta dan Surabaya yang menjadi lokasi survei kemudahan berusaha oleh Bank Dunia. Tetapi, agar pelayanan ini bisa dirasakan lebih luas, Ferry menambahkan Bandung, Semarang, dan Yogyakarta untuk memperoleh kemudahan perizinan HGB. Dengan demikian, perizinan HGB yang bisa diurus online hanya 2 hari ini bisa dinikmati di 5 kota.

"Bukan hanya di Jakarta dan Surabaya, kami masukan juga dalam Permen itu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Ini bukan hanya untuk menjawab survei Bank Dunia, tapi juga supaya manfaat pelayanannya dirasakan oleh masyarakat," imbuh Ferry.

Dia menambahkan, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi pertanahan, mengecek sampai di mana berkas-berkas perizinan yang diajukannya, hingga status dan nilai tanah secara online.

"Kita sudah mulai online dari pengecekan, status, informasi. Juga berkaitan dengan peta, sebaran bidang tanah berdasarkan jenis haknya. Kita juga beri informasi penyebaran titik transaksi jual beli tanah, dan informasi zona nilai tanah," tuturnya.

Hasil-hasil perbaikan dari tiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia ini akan dibahas lagi dan digabungkan di Kemenko Perekonomian pada pekan depan. "Minggu depan hasil perbaikan dari K/L dikonstruksikan di Kemenko Perekonomian," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengaku merasa malu terkait dengan kemudahan berbisnis di Indonesia hanya berada di peringkat ke 109. Sementara negara seperti Thailand di peringkat 49, Malaysia peringkat 18 dan Singapura peringkat 1.

"Sebelumnya 120. Tahun kemarin 109. Malaysia sudah ranking 18. Kita masih 109. Malu nggak? Kok saya malu banget. Thailand 49. Kita masih 109, saya ulang 109. Supaya ingat semua. Saya ulang lagi. 109. Malu nggak? Malu," kata Jokowi beberapa hari lalu. (wdl/wdl)