Menteri PUPR Tak Mau Program Sejuta Rumah Bergantung APBN

Palembang - Backlog rumah di Indonesia yang masih cukup tinggi membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala gencar melaksanakan realisasi program pembangunan satu juta rumah. Masih ada sekitar 13,5 juta Kepala Keluarga (KK) di Indonesia yang masih belum memiliki hunian atau hunian layak.

"Kalau yang belum punya rumah itu namanya backlog, sekitar 13,5 juta KK yang belum punya hunian. Makanya kita punya program sejuta rumah. Di pelabuhan-pelabuhan, di daerah-daerah industri yang pegawainya keluar masuk atau mungkin kos-kosan biasanya di rumah petak yang tidak layak, itu kita sediakan rusun untuk bisa disewa. Itu kalau dibiayai oleh APBN," kata Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono usai acara peresmian pembangunan rusunami Jakabaring di Palembang, Kamis (09/06/16).

Basuki menambahkan, dengan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal penyediaan lahan dan perizinan serta sektor perbankan dalam hal pendanaan, program sejuta rumah dan penanganan backlog perumahan akan dapat terealisasi ke depannya.

Strategi seperti ini dinilai baik karena tidak memberikan beban terhadap APBN sehingga realisasi program sejuta rumah untuk masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan lebih cepat dan baik.

"Nah, makanya ini termasuk untuk mengurangi blacklog tadi. Makanya kita dukung penuh termasuk PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) nya. Tidak murah PSU-nya itu. Saya ingin menyediakan suasana yang baik. Masak kalau membangun kita kalah sama yang swasta. Mudah-mudahan baik," ujarnya.

Untuk tahun 2016 ini, sudah ada setidaknya 120 ribu unit rumah dibangun dalam proyek satu juta rumah ini. Sehingga kalau digabung dengan yang sudah direalisasikan hingga tahun lalu ada sekitar 798 ribu unit rumah yang sudah dibangun oleh Kementerian PU-PR.

"Anggarannya naik terus. Tahun lalu hanya Rp 12 triliun, sekarang Rp 20 triliun untuk perumahan," pungkasnya. (ang/ang)