.webp)
Munas REI ke XV ini juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Sesneg Pratikno, dan lain-lain. Dalam sambutannya, Jokowi berpesan anggota REI untuk terus mengejar ketertinggalan backlog (kesenjangan perumahan yang dibutuhkan masyarakat) yang sebesar 11 juta.
Awalnya Jokowi bercerita jika bertemu masyarakat pasti ditanya tentang politik, tetapi Jokowi mengaku jika bertanya tentang politik bisa ditanya kepada politikus. Ia menyebutkan beberapa nama seperti MS Hidayat, Akbar Tanjung, dan lainnya yang hadir dalam acara ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akhir-akhir ini saya ketemu orang ditanya politik, kalau mau politik tanya ke Akbar Tanjung, MS Hidayat. Ini dalam kurun kampanye, pemilihan wali kota, dia selalu seperti ini bukan hanya seperti ini saja tetapi memang sekarang ini agak istimewa terutama Pilgub di Jakarta meskipun pilihan gubernur, bupati dan wali kota ada di 101 provinsi dan kabupaten kota tapi yang selalu disorot adalah Jakarta. Rumor saat ini banyak di medsos tapi jangan langsung dipercaya, memang perlu konsolidasi bangsa kita agar menjadi semakin kuat, tangguh, dewasa berpolitik, dan matang dalam berpolitik," ujar Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
"Tapi untuk kita semua yang hadir di sini terutama anggota REI mari kita bekerja saja fokus untuk melaksanakan pembangunan perumahan untuk rakyat dan memastikan masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak," imbuhnya.
Ia menyebut backlog Indonesia masih 11 juta sehingga harus dikejar. Hal itu karena menurutnya sektor properti sangat penting untuk pengembangan ekonomi negara.
"Tahun 2015 angkanya sudah kita kejar kurang lebih 690 ribu ini terus kita kejar agar angka backlog 11 juta itu nantinya akan kita segera tutup menurut saya modal ekonomi kita sudah cukup kuat untuk mengembangkan sektor properti," kata Jokowi.
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, mengatakan kehadiran Jokowi membuktikan, saat ini organisasi REI memiliki intensitas komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah hal tersebut tampak dari keterlibatan REI dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan peraturan di sektor perumahan dan properti.
"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih peka terhadap sektor industri, khususnya properti. Pemerintah menyadari perlambatan di sektor properti harus diatasi karena berpengaruh terhadap 174 industri ikutan lainnya, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik," kata Eddy.
Munas REI XV 2016 memiliki tema 'REI Bersinergi Sukseskan Sejuta Rumah, Tax Amnesty dan Paket Kebijakan Ekonomi Nasional'. Tema ini dirasa relevan mengingat REI pro aktif bersinergi membangun komunikasi dengan semua stakeholder perumahan dalam rangka mendukung pencapaian target sejuta rumah dan tax amnesty.
mayoritas anggota REI adalah pengembang rumah sejahtera pda hari ini jumlah peserta sekitar 1.500 orang. rangkaian acara REI diskusi nasional 2 sesi 29-30, serta pemilihan ketua umum REI 2016-2019.
Kehadiran pemerintah dan stakeholder perumahan dalam Munas REI XV 2016, dalam rangka mengevaluasi, memahami, memaknai proses perkembangan organisasi serta menampung aspirasi dan solusi. Sehingga Munas diharapkan akan menghasilkan program kerja dan kesepakatan serta pokok-pokok pikiran berupa rekomendasi kepada pemangku kebijakan yang bermanfaat menentukan langkah-langkah strategik organisasi selaras dengan perkembangannya.
"DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan merupakan bentuk komitmen DPP REI untuk memajukan perekonomian serta sektor perumahan dan industri properti nasional," Eddy.
Tercatat sekitar 27 peraturan di sektor perumahan yang terbit selama periode kepengurusan DPP REI 2013-2016. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri dan peraturan Bank Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut diantaranya terkait dengan Program Sejuta Rumah, penyederhanaan perizinan, perpajakan sektor properti, KIK DIRE, kepemilikan properti oleh orang asing, hunian berimbang dan sejumlah isu lainnya.
Mendukung Program Pemerintah
DPP REI memberi dukungan penuh terhadap program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2015. DPP REI ikut membantu merumuskan skema baru bantuan subsidi perumahan untuk masyarakat melalui program FLPP. Di bawah kepengurusan Eddy Hussy, DPP REI 2013-2016 juga tercatat berhasil mengawal disahkannya undang undang Tapera. Keberadaan undang-undang ini diharapkan bisa membantu masyarakat memiiiki rumah.
Tidak hanya itu, REI juga aktif memperjuangkan masalah infrastruktur penunjang pembangunan perumahan/di antaranya mengomunikasikan pasokan listrik di daerah yang membangun perumahan baru. DPP REI langsung merespons dengan menyampaikan masukan kepada Kementerian ESDM yang kemudian diianjutkan dengan pertemuan dengan PT PLN (Persero).
Hasilnya sejumlah persoalan sambungan listrik di sejumlah daerah bisa ditangani, meskipun masih ada sejumlah daerah yang masih mengalami persoalan serupa. (ang/ang)
