Mendag: REI Harus Jadi Mitra Pemerintah Bangun Rumah Murah

Jakarta - Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh pelaku usaha sektor properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) untuk giat membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu karena tingginya angka backlog (kesenjangan masyarakat yang belum memiliki rumah) ada sekitar 11 juta.

Senada dengan Jokowi, Mendag Enggartiasto Lukita yang dulu mantan Ketua Umum REI ini berpesan, dalam pembangunan rumah di Indonesia, pengusaha di REI jangan hanya membangun rumah komersial. Tetapi juga harus berpihak pada pembangunan rumah dengan harga terjangkau sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Pemerintah sangat berkepentingan memiliki mitranya yang tergabung dalam asosiasi yang kuat, yang bisa memahami persoalan perumahan sederhana, sehat, yang bisa berinteraksi dengan baik, dan melihat itu subjektivas kepentingan usahanya, tapi subjektivitas untuk kepentingan masyarakat dan usaha karena nggak mungkin usaha berjalan atau masih hanya membangun begitu saja tanpa usaha berjalan," kata Enggar di sela-sela Munas XV REI, di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Diakuinya, saat ini REI memang sudah berkontribusi cukup besar dalam program penyediaan rumah murah. Namun menurutnya, perlu ada peningkatan terus dari segi jumlah mengingat kebutuhan akan rumah dengan harga yang terjangkau kian meningkat seiring dengan upaya pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Ya mayoritas sejak dulu sampai sekarang membangun rumah sederhana atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah REI, tidak ada satu pun (asosiasi lain) yang bisa mengklaim (membangun rumah murah lebih banyak dari REI) dan itu real dan dari seluruh daerah yang ada kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan adalah REI," aku Enggar,

Bertepatan dengan gelaran Munas REI yang salah satunya beragendakan pemilihan pengurus baru, Enggar berpesan, pengurus baru nantinya harus bisa melanjutkan pembangunan rumah seperti yang sudah dilakukan saat ini.

"Pesannya adalah untuk seluruh anggota pilih yang terbaik, yang punya kemampuan untuk menjadi mitra pembangunan untuk meningkatkan rumah MBR, track recordnya ada untuk dia melakukan itu," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Calon Ketua Umum EI dari DPD Banten, Soelaiman Soemawinata menyebut akan melanjutkan program yang telah berlangsung dari mulai program 1 juta rumah, dan memantau program tax amnesty yang berlangsung hingga Maret 2017.

"Setiap program yang berhasil mau dilanjutkan. Sekarang tax amnesty kan sampai Maret mau di pantau. Soal 1 juta rumah nanti ada review karena kita kan pelaku di lapangan. Kita review ke pemerintah apa yang soal pemerintah dan bukan cuma perizinan saja sehingga pemerintah bisa memberikan gambaran lagi apakah soal sistem kebijakan atau operasionalnya," kata Soelaiman.

Ia menyebut soal program 1 juta rumah itu ada beberapa perizinan yang telah dilakukan dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke 13. Namun, memang belum terimplementasi dengan baik di daerah.

"Sebenarnya bagus ada instrumen yang tepat yang belum berjalan di daerah, seperti penyederhanaan perizinan itu sudah di gariskan di Paket ke 13 itu tapi kan di daerah itu belum ini (melaksanakan)," ujar Soelaiman. (dna/dna)