Follow detikFinance
Kamis 23 Feb 2017, 21:17 WIB

DP Puluhan Juta Dicicil 6 Bulan, Bagaimana yang Tak Sanggup?

Dana Aditiasari - detikFinance
DP Puluhan Juta Dicicil 6 Bulan, Bagaimana yang Tak Sanggup? Foto: Gibran Maulana/detikcom
Jakarta - Dalam kampanyenya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno menawarkan program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) atau Program DP 0 Rupiah bagi warga Jakarta.

Baca Juga: Program Rumah Murah Anies-Sandi, DP Diganti Nabung 6 Bulan

Masyarakat yang mengajukan permohonan program ini disyaratkan menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan. Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun (rusun). Tanpa ada program tabungan ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).

Tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan bila dikalikan 6 juta, hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.

Baca Juga: DP Nol Rupiah Anies-Sandi: Nabung Dulu Rp 2,3 Juta Selama 6 Bulan

Siapa masyarakat yang disasar?

1. Warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP).
2. Warga kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp.7 juta/bulan, dan belum memiliki properti sendiri.
3. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.
4. Prioritas pertama yang menjadi sasaran program adalah warga yang telah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun, dibuktikan dengan sejak kepemilikan KTP DKI), untuk menghindari adanya "warga DKI dadakan" demi mendapatkan program.

Demikian seperti tertulis dalam situs resmi pemenangan Anies-Sandi di jakartamajubersama.com, seperti dikuti detikFinance, Kamis (23/2/2017).

Lantas bagaimana bila tak mampu mencicil DP?

Dalam situs ini dituliskan bahwa masyarakat disediakan alternatif lain, yakni dengan mekanisme sewa ke Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus untuk mengurus masalah perumahan yang akan dibentuk Anies-Sandi saat terpilih nanti.

Fungsi BLU Pengelola Perumahan Rakyat Pemprov DKI yang dibentuk Anies-Sandi adalah:

a. Mengadakan perumahan rakyat bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat (mengutamakan rumah susun).
b. Pembeli rumah yang sebelumnya diadakan oleh Pemprov DKI yang oleh pemiliknya hendak dijual.
Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan bertambahnya jumlah anggota keluarga, penghuni rumah yang disediakan pemprov biasanya merasa ingin tempat tinggal yang lebih baik sehingga jadi alasan pindah. Keberadaan BLU ini akan memudahkan warga pemilik rumah yang ingin menjual rumahnya tersebut.
c. Pengelola rumah-rumah yang pemiliknya mengalami gagal bayar (default). Dalam hal ini BLU ini berperan sebagai pengelola aset berbentuk rumah.
d. Menjual atau menyewakan aset berbentuk rumah di bawah pengelolaan BLU.

Baca Juga: Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Bentuknya Rusun Bukan Rumah

Anies-Sandi pun akan memberikan insentif bagi masyarakat yang tinggal di rumah sewa dalam bentuk bantuan perbaikan rumah sewa sehingga hunian yang ditempati masyarakat akan lebih layak.

Adapun pendekatan yang diterapkan seperti tertulis dalam situs tersebut adalah sebagai berikut:

Pendekatan yang menyeluruh:

1. Penataan kampung (urban renewal) untuk masyarakat miskin.
2. Memulai kembali program MH Thamrin yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar (saluran, infrastruktur air bersih, pengolahan sampah, dan sebagainya), dengan pemberdayaan sosial ekonomi warga kampung.
3. Caranya dengan merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.
4. Insentif Rumah Sewa. Bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah sewa, terutama yang berada di kawasan kumuh, sebagai ganti dalam mengalihfungsikan rumah/bangunannya menjadi rumah sewa.
5. Reformasi birokrasi sektor perumahan. Program di mana pemerintah, melalui sebuah BLU (Badan Layanan Umum) khusus mengelola hunian terjangkau, mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan administrasi yang transparan untuk kemudian dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan (termasuk untuk pembangunan hunian).
6. Meningkatkan investasi rumah susun.
7. Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan rumah susun, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di pusat-pusat perekonomian warga dengan prinsip Transit Oriented Development (pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, MRT, LRT, serta dilengkapi ruas untuk pejalan kaki dan sepeda). (dna/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed