Ketakutan Sri Mulyani Soal Urbanisasi di RI yang Tak Terkontrol

Jakarta - Masalah penyediaan rumah bagi masyarakat perkotaan seiring dengan tingginya pertumbuhan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi hal yang harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah.

Pasalnya dengan urbanisasi yang tidak terkontrol, maka kantung-kantung pemukiman kumuh akan semakin tumbuh subur pula di tengah kota yang sangat padat.

"Gap untuk kebutuhan masyarakat, kalau setiap tahun butuh sekitar 1 juta rumah dan hanya 60% yang bisa dipenuhi baik dari private maupun intervensi pemerintah, maka akan selalu ada backlog. Saat ini estimasinya ada 10-12 juta backlog rumah. Jadi tiap tahun sudah nambah, berarti backlognya makin tinggi kalau kita tidak selesaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada acara Investor Gathering 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Apa implikasinya kalau tidak diselesaikan? Kita akan melihat urbanisasi di Indonesia adalah urbanisasi yang tidak terstruktur. Sehingga masyarakat makin banyak yang tinggal di tempat yang kumuh, makin sulit untuk mengatur," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Urbanisasi Tak Terkontrol, Perkotaan Penuh Sesak

Hal ini sendiri telah dapat dilihat di Ibu Kota, Jakarta. Dan bahkan menurut Sri Mulyani, kota-kota lainnya di Indonesia juga akan mengalami persoalan serupa, apabila persoalan penyediaan perumahan bagi kaum urban tidak diselesaikan.

"Seluruh kota-kota Indonesia yang besar dan menengah nanti akan mengalami persoalan yang sama apabila kita tidak mampu menyelesaikan dan melakukan respons policy mulai dari sekarang, karena tiap tahun dia masalahnya tidak berhenti di backlog 12 juta terus berhenti saja di situ. Tiap tahun akan nambah. Growth population di urban itu 4.1%. Jauh dari population growth secara umum karena adanya migrasi dari desa atau kota kecil ke kota yang lebih besar," tandas Sri Mulyani. (mkj/mkj)