Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Eddy Hussy mendukung hal ini. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sama seperti yang telah diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama ini.
"Bagi masyarakat yang gajinya Rp 6 juta kan dia tidak boleh memanfaatkan FLPP. Padahal kalau saya lihat di kota-kota besar seperti di DKI, mungkin orang yang punya gaji Rp 5 juta itu sudah banyak. Dan itu pendapatan rendah sebenarnya, bukan pendapatan tinggi. Kalau itu tidak diberikan semacam kemudahan atau keringanan, melalui program pemerintah, melalui FLPP, itu akan sulit untuk mendapatkan rumah," katanya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Ia juga mengharapkan pemerintah untuk mendorong perbankan agar memberikan bantuan kredit pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat informal. Menurutnya, masyarakat ini sangat sulit mendapatkan kredit dari perbankan.
"Sebenarnya ada satu lagi untuk sektor informal. Di mana mereka sebagai pedagang-pedagang itu track record-nya kan tidak begitu bagus di bank. Mereka sulit mendapatkan kredit karena pendapatannya tidak pasti, karena tidak ada jaminan. Nah dua hal ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak masyarakat perkotaan akan semakin sulit mendapatkan rumah. Saran dari kita pemerintah perlu mendorong perbankan, agar bank bisa memberikan kredit ke sektor informal tadi," pungkasnya. (dna/dna)











































