"Sekarang kalau pemerintah serius membantu MBR punya rumah, itu harus jadi prioritas, jangan ditahan lagi. Sama seperti infrastruktur," kata Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang REI, Hari Ganie saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
Hari mengatakan, penyediaan perumahan murah bagi MBR sempat melambat dikarenakan proses pembayaraan subsidi FLPP dari Kementerian PUPR kepada Bank BTN terlambat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi harus ada keberpihakan pada MBR, kenyataannya di daerah itu tidak semuanya berani menjalankan PP 34/2016," tambahnya.
Lebih lanjut Hari mengungkapkan, persoalan rumah murah juga terkait infrastruktur dan penyediaan transportasi untuk masyarakat menuju lokasi huniannya.
Dia tidak memungkiri, bahwa rumah murah yang dominasi berada di pinggiran bahkan jauh dari pusat perkotaan banyak yang tidak ditempati oleh pemiliknya.
"Makanya pemerintah menyiapkan infrastruktur dan transportasi umum. Di Jabodetabek kan ada BPTJ Kementerian Perhubungan ini harus bisa kelola dan menyediakan transportasi hingga ke pinggiran," tukasnya. (ang/ang)











































