Soal Dana Tanah Rp 800 M, Kadis Perumahan DKI: untuk DP Rp 0

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 800 miliar, tepatnya Rp 799 miliar untuk pengadaan lahan. Anggaran itu ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran sebesar Rp 799.993.172.215 itu tercantum dalam kegiatan Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di situs resmi Pemprov DKI di apbd.jakarta.go.id.

Baca juga: Anies-Sandi Punya Anggaran Pengadaan Tanah Rp 800 M, untuk DP Rp 0?

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota DKI, Agustino Darmawan, mengatakan bahwa anggaran itu pengadaan itu digunakan untuk program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0 dari Pemprov DKI dan proyek Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa)

"Itu program untuk baik yang DP 0%, maupun yang untuk Rusunawa, kan harus berimbang. Rusunawa kan masih banyak juga yang ngantri di kita, yang MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Jadi harus seimbang," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Namun, Agustino belum bisa memberikan rincian dari porsi anggaran tersebut untuk dua program tersebut. Dirinya juga belum bisa mengatakan dimana nantinya lahan yang akan digunakan untuk program-program tersebut, karena masih dalam kajian.

"Seimbangnya ini enggak 50:50 begitu, apakah nanti rusunawanya lebih kecil dari pada Dp Rp 0, atau yang Dp Rp 0 lebih kecil dari rusunawa, ini masih dalam proses penelitian di kita sendiri, pengadaan," katanya.

Yang jelas, kata Agustino, Pemda DKI juga masih harus menyediakan rusunawa bagi MBR. Sebab, masih banyak MBR yang membutuhkan rusunawa tersebut.

"Tapi yang jelas kalau kita masih ada 12.000 kepala keluarga (KK) yang masih harus dipenuhi, yang tercatat yang sudah memohon untuk rusunawa. Jadi kalau 12.000 KK itu berapa yang harus kita bangun, jangan-jangan dengan anggaran itu malah bisa kurang," pungkasnya. (dna/dna)