Menteri Basuki: Banyak Pengembang dan Warga Protes soal Rumah Murah

Jakarta - Kualitas rumah murah atau rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) banyak yang ditemukan tak layak huni. Hal ini Hal itu diduga karena pengawasan yang kurang optimal dari seluruh pihak terkait yang ikut andil dalam penyelenggaraan rumah subsidi bagi MBR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui hal tersebut. Untuk itu, dia berjanji akan meningkatkan pengawasan untuk menjaga kualitas rumah subsidi yang dibangun.

"Saya enggak terlalu mengerti soal financing. Tapi saya mau bilang, ke depan saya ingin lebih melindungi customer lebih lagi. Banyak sekali selama ini complain dari pengembang dan masyarakat. Sudah akad, tapi rumah belum dibangun. Sudah dibangun, tapi rumah belum ditempati. Saya bertanggung jawab untuk melindungi customer karena ada uang rakyat di sana," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Tahun depan, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan meningkatkan pengawasan soal kualitas rumah subsidi yang dibangun lewat program registrasi kepada pengembang. Program ini akan menata, mengkoordinir dan meningkatkan peran asosiasi dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, sehingga MBR dapat terlindungi dengan kepastian kualitas rumah yang dibelinya.

"Selanjutnya dari PPDPP akan juga ikut bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fisiknya. Sehingga tidak hanya menyalurkan kreditnya saja, tapi juga mengawai kualitas rumah dan tingkat huniannya. Karena sekarang ini banyak sekali rumah FLPP yang kualitasnya tidak baik," tutur Basuki.

Dia meyakini, lewat kerja sama yang lebih baik antara pengembang dan penyalur kredit akan menjaga kualitas rumah subsidi yang lebih layak huni. Terutama dengan adanya perubahan sertifikasi rumah layak huni tahun depan.

"Dulu Pak Hatta (Mohammad Hatta) bilang, 50 tahun kita harus bisa sediakan rumah layak huni. Tapi sampai sekarang kita belum merdekakan papan, baru sandang dan pangan. Papan ini yang masih dibicarakan terus karena backlog nya masih tinggi. Semoga tahun depan bisa lebih baik karena kita dapat anggaran yang lebih banyak dan dari bank dunia juga ada," tukasnya.

(eds/zlf)