Follow detikFinance
Jumat, 19 Jan 2018 07:28 WIB

Ini Bedanya Program Rusunami DP Rp 0 Anies dan Rusunawa Ahok

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meluncurkan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hunian yang dibangun berbentuk hunian vertikal alias rumah susun (rusun).

Dengan konsep milik, Anies menawarkan kredit pemilikan rusun dengan DP Rp 0 dan masa cicilan alias tenor maksimal 15 tahun.

Anies belum bisa merinci besaran cicilan yang harus ditanggung calon pembeli rumah. Namun detikFinance telah melakukan simulasi hitungan lewat situs Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) diketahui .

Dengan asumsi tenor paling lama yakni 15 tahun dan bunga sebesar 5%, rumah seharga Rp 185 juta bisa dicicil sekitar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 1.462.968.

Sedangkan simulasi cicilan untuk rumah seharga Rp 320 juta, bisa dicicil seharga Rp 2,5 jutaan (Rp 2.530.539). Hal itu berdasarkan asumsi tenor selama 15 tahun dan bunga 5%.

Rusun yang disebut Anies sebagai 'rumah lapis' ini juga rencananya terhubung dengan moda transportasi TransJakarta.

Penyediaan hunian vertikal sebenarnya sudah banyak dibangun oleh Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Lantas apa bedanya dengan program rumah ini dengan programnya Ahok?

Saat masih menjabat, Ahok membagi program penyediaan hunian menjadi 4 segmen. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah warga DKI yang direlokasi dan mereka yang penghasilannya sangat minim sekitar Rp 3 juta/bulan.

Bagi kelompok masyarakat di segmen ini disediakan rumah susun dengan spesifikasi unit seluas 36 meter persegi.

Ahok telah menghitung bahwa untuk membangun 1 unit rumah susun itu bisa seharga Rp 200 juta-250 juta. Namun Ahok tak akan menjualnya melainkan menyewakannya alias dengan skema Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)

Meski berjudul sewa, sebenarnya masyarakat yang menghuni rusun hanya akan dibebankan biaya sebesar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu/hari saja. Biaya itu dibayarkan untuk biaya pemeliharaan dan kebersihan.

Selain itu, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang berkisar Rp 3 juta ke bawah, penghuni rusun akan diberikan fasilitas penunjang dari mulai transportasi TransJakarta gratis hingga layanan kesehatan.


"Kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, (subsidi diberikan) 80% lebih. Di situ anaknya (anak penghuni rusun) dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus gratis, ada dokter macam-macam," tutur Ahok kala itu.

Dengan cara ini, gaji atau upah penghuni rusun bisa dihemat sangat besar, sehingga nantinya mereka bisa membeli rumah yang lebih layak dengan kemampuannya sendiri. (dna/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed