Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Agustino Dharmawan mengakui opsi tersebut menjadi pilihan yang terbuka bagi warga yang merasa tak mampu menjangkau rusunami yang dibangun lewat program DP atau uang muka Rp 0.
"Iya betul (disiapkan rusunawa)," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agustino mengatakan, konsep kepemilikan rusunawa ini mengikuti aturan yang lama seperti yang sudah ada. Rusunawa sendiri memiliki dua jenis peruntukan, yakni bagi warga yang terdampak proyek normalisasi dan juga bagi warga yang tak terdampak proyek normalisasi.
Beberapa syarat bagi warga yang tak terdampak normalisasi yang ingin tinggal di rusunawa, di antaranya harus ber-KTP DKI Jakarta, harus sudah berkeluarga, gaji sesuai dengan batasan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tentunya surat keterangan yang menyatakan bahwa benar-benar tak memiliki tempat tinggal di Jakarta.
"Kalau rusunawa kita sudah ada aturannya. Sudah enaklah, rusunawa pokoknya tinggal masuk saja. Sama seperti sebelumnya. Kriterianya sama saja. Sudah berkeluarga, KTP DKI, belum punya rumah," ujar dia singkat.
Harga sewa untuk rusunawa sendiri berkisar Rp 300 hingga 500 ribu per bulannya.
"Sewanya sekitar Rp 300 sampai 500 ribu per bulan, tergantung letak posisinya dia di mana," paparny.
Untuk mengakomodasi warga yang ingin tinggal di rusunawa, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memiliki program pembangunan rusunawa setiap tahunnya. Sejauh ini lokasi-lokasi rusunawa yang sudah dibangun Pemprov DKI kata dia di antaranya di Rawa Buaya hingga Penggilingan.
"Rusunawa akan kita bangun terus. Sekarang yang mau dibangun itu seperti yang di Ujung Menteng, Karanganyar. Yang sudah terbangun ada yang di Penggilingan, Nagrak, Rorotan, ada yang di Semper, Rawa Buaya," tutup Agustino.
Adapun pada tahun lalu Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 24 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terdiri dari 6.120 unit.
Pembangunan 24 tower tersebut berada di enam lokasi. Di Nagrak akan dibangun 14 tower dengan jumlah 3.570 unit, di Rorotan IV dibangun 4 tower atau 1.020 unit, 5 tower atau 1.275 unit dibangun di Penggilingan, Pulogebang, dan 1 tower atau 255 unit di Polri-Pesing.
Pembangunan 24 tower tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 dan ditarget siap dihuni pada akhir 2018. (eds/dna)