Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 22 Feb 2018 14:41 WIB

Benarkah Ada Kecurangan di Program Rumah DP Rp 0? Yuk Kita Telusuri

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi
Jakarta - Proyek hunian Klapa Village DP Rp 0 dianggap ada unsur kecurangan. Salah satunya proses penunjukan PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai kontraktornya oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Benarkah hal itu? Bagaimana prosesnya hingga dimulainya proyek tersebut?

Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing menjelaskan, lahan Klapa Village yang berada di Pondok Kelapa Jakarta Timur awalnya memang bekas proyek mangkrak.

Dari lahan seluas 2,9 hektare (ha) itu sekitar 1,5 ha awalnya digarap oleh PD Pembangunan Sarana Jaya bekerja sama dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT).

"Jadi sejarahnya itu awalnya Pembangunan Sarana Jaya dengan developer lain kerja sama pada 9 tahun yang lalu, terus mangkrak," terangnya saat dihubungi detikFinance, Kamis (22/2/2018).


Proyek hunian bertingkat yang mangkrak itu pun meninggalkan utang di Bank DKI sebesar Rp 34 miliar. Sampai akhirnya lahan itu diputuskan untuk dibangun untuk program hunian DP Rp 0.

Prosesnya pun dilakukan dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). PD Pembangunan Sarana Jaya membuka peluang untuk para perusahaan pengembang, namun syarat utamanya harus mau membayar utang Rp 34 miliar di Bank DKI untuk menebus sertifikatnya.

"Sampai akhirnya tahun lalu ditenderkan. Ada yang nawar tapi enggak mau, enggak berani dengan persyaratan itu. Totalindo juga masuk, akhirnya saya tutupi semua utang itu," tambahnya.

Perusahaan berkode saham TOPS itu membayarkan utang itu yang kemudian masuk sebagai penyertaan modal. Di luar itu perusahaan juga menyetorkan menyetorkan biaya konstruksi.


Penjelasan itu pun membantah tudingan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang mengatakan TOPS dipilih sebagai penunjukan langsung. Donald menekankan bahwa proyek itu berbentuk KSO dengan skema B to B.

"Jadi enggak ada uang APBD. Ini uang kami dan PD Pembangunan Sarana Jaya," imbuhnya.

Donald juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerag (TP4D) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya tanya boleh enggak kita kontraktornya, katanya boleh karena ini bukan APBD, ini investasi dengan konsultan independen," tegasnya.

Donald melanjutkan setelah sah menggarap proyek tersebut, KSO akan membangun 1 tower untuk program DP Rp 0 yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Selain itu mereka juga akan membangun 3 tower komersial.

Nilai proyek untuk Tower DP Rp 0 sekitar Rp 600 miliar yang porsinya terbagi dalam Totalindo 25% dan Pembangunan Sarana Jaya 75%.

"Nanti untuk keuntungannya 3 tower komersial untuk subsidi tower DP Rp 0. Jadi untung kita enggak besar," pungkasnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed