Bappenas Minta Tak Ada Lagi Pembangunan Rumah Tapak Di Bodetabek

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan pengembangan hunian di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) jangan lagi mengusung konsep rumah tapak atau landed house. Hal itu demi menjaga lahan pertanian tak terkonversi alias beralihfungsi menjadi perumahan.

Bambang menyadari sudah banyak area persawahan yang fungsinya kini berubah jadi perumahan, khususnya di kawasan Bodetabek.

"Jangan sampai nanti kedepan perkembangan Depok, Bekasi, Tangerang dan juga Bogor termasuk Sentul itu basisnya masih yang landed house," kata Bambang di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, beberapa tahun yang lalu pembangunan hunian berkonsep rumah tapak masih cocok, tapi kondisi lahan saat ini sudah terbatas sehingga sudah harus berpindah ke rumah vertikal, seperti apartemen maupun rumah susun (rusun).

"Sudah harus menjurus kepada apartemen, harus sudah mengarah ke rusunami, rusunawa dan seterusnya. Tidak boleh lagi terlalu mengandalkan landed house," sebutnya.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Bikin Makin Banyak Lahan Sawah Hilang

Menurut dia langkah ini sejalan dengan keinginan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mulai prihatin dengan tergerusnya lahan-lahan pertanian. Padahal di sini lain pemerintah ingin Indonesia lepas ketergantungan impor khususnya di penyediaan pangan.

"Konversi lahan pertanian kalau kita mendiamkan landed house yang tidak menerapkan konsep kota kompak terutama di wilayah timur arah ke Cikarang, Kerawang, maka jangan harap kita akan bisa swasembada karena memang paling subur daerah situ," lanjutnya.

Sebelumnya, Darmin Nasution juga menyoroti masalah lahan persawahan di Indonesia yang kian tergerus karena beralihfungsi (konversi). Pembangunan infrastruktur dianggapnya berkontribusi terhadap hal tersebut.

Dia sendiri menyebutkan sampai saat ini hampir 25% atau seperempat lahan persawahan di seluruh Indonesia sudah beralihfungsi, selain pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan atau pemukiman juga berkontribusi.

"Jadi yang lain itu rumusan berlaku sampai hari ini sehingga hampir 1/4 sawah berubah jadi pemukiman, industri, infrastruktur dan sebagainya," sebut Darmin.

Baca juga: Tak Ada Rumah Tapak Dalam Program DP Rp 0

(eds/eds)