ADVERTISEMENT

Pemerintah Cuma Bisa Bangun 52.000 Rusun hingga 2019

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 13 Sep 2018 18:50 WIB
Foto: Rusun LH Cengkareng (Nur-detikcom)
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan 550.000 unit rusun dalam rencana strategis 2014-2019. Namun target tersebut dipastikan bakal tak tercapai sampai 2019 mendatang karena realisasi hingga saat ini sangat jauh dari target.

"Dari target 550.000 unit itu, dengan kemampuan anggaran yang ada sampai 2019, hanya bisa diselesaikan 52.000 unit. Artinya sangat kecil sekali atau hanya 11%," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hari Agung saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hingga tahun 2017, jumlah rusun yang sudah terbangun baru mencapai 31.488 unit yang terdiri dari 456 tower. Rusun tersebut tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia, namun dominan dibangun di Pulau Jawa.

Provinsi DKI Jakarta menjadi yang paling banyak membangun rusun dengan capaian hingga 2017 sebanyak 9.505 unit, disusul Jawa Barat 2.575 unit dan Jawa Tengah 2.542 unit.

Penyediaan rusun sendiri menjadi salah satu solusi menutup angka backlog perumahan, khususnya di daerah perkotaan. Ketersediaan lahan yang minim membuat pembangunan rusun menjadi andalan untuk membantu memangkas angka backlog kepemilikan rumah yang mencapai 11,4 juta unit pada 2016.


Pembangunan rusun sendiri masih gagal distimulus lantaran kurangnya pendampingan pemerintah daerah mendorong pembangunan rusun oleh swasta. Sementara anggaran yang terbatas dari pemerintah membuat penyediaan rusun tak bisa sepenuhnya lewat alokasi APBN.

"Persoalan penyediaan rusun pada skala perkotaan atau kawasan tidak semua bisa disediakan pemerintah. Kami bangun rusun untuk MBR, pekerja industri, mahasiswa, pondok pesantren, ASN. Tapi itu hanya bisa disediakan pemerintah sebagian kecil. Harapannya sebetulnya target rusun ini bs dibangun oleh Pemda, BUMN, CSR, BPJS. Tapi ternyata stakeholder tersebut masih belum optimal melaksanakan pendampingan penyediaan rusun untuk MBR," kata Yusuf.

Setali tiga uang, urusan penyediaan rumah khusus juga diproyeksi gagal memenuhi target sampi 2019. Pemerintah menargetkan pembangunan 52.000 unit rumah khusus sampai 2019, namun diproyeksi realisasinya hanya mencapai setengahnya atau sekitar 25.000 unit.

Sedangkan untuk program bantuan stimulan bantuan swadaya atau bedah rumah, dari target yang ditetapkan sebesar 1,75 juta sampai 2019, diperkirakan hanya mencapai sekitar 637.500 unit.

"Sebetulnya yang bisa kita gali adalah pendampingan dari pemda lewat CSR. Ada beberapa provinsi yang sudah melaksanakan seperti di Jawa Timur, program bedah rumah 1.000 unit per tahunnya. Tapi itu belum dilakukan secara serentak," tutur Yusuf.

(eds/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT