CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai pada dasarnya program milik Pemprov DKI tersebut bisa digunakan untuk mengendalikan kenaikan harga properti. Hal itu bisa dilakukan bila transaksi penjualan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga harga bisa terkontrol.
Sebab, kata Ali, selama ini harga properti di Jakarta masih dipengaruhi oleh pihak swasta yang mendominasi pembangunan hunian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Ali, Pemprov DKI juga harus melakukan program DP Rp 0 secara menyeluruh sehingga akan berdampak secara signifikan. Sebab, saat ini rumah yang dibangun hanya berada di atas lahan seluas 1,5 hektare.
Maka dari itu, ia mengusulkan agar pemerintah mau bekerjasama dengan BUMN ataupun BUMN guna memanfaatkan lahan yang ada untuk menjalankan program rumah DP Rp 0.
"Pemprov juga harus memiliki bank tanah, kalau satu titik saja, cuma 1,5 ha itu nggak pengaruh. Jadi kalau menyebar gitu kerja sama dengan BUMN atau BUMD itu bisa signifikan menekan harga," tutup dia.
Sekadar informasi, Pemprov DKI baru saja meluncurkan program rumah DP Rp 0 Samawa di Pondok Klapa, Jakarta Timur. Rencananya, rumah tersebut mulai dapat dipesan pada November mendatang.
Baca juga: Anies Luncurkan 'Samawa', Rumah DP Rp 0 DKI |
Tonton video Berbentuk Rusun, Anies Luncurkan Rumah DP Rp 0
(fdl/fdl)