.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan segera menerapkan skema khusus untuk perumahan ini. Direktur Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamis menjelaskan rencana tersebut masih terus digodok hingga saat ini.
"Ini yang kita kerjakan adalah mandat dari Pak Presiden (Jokowi) dan Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Prioritasnya untuk ASN yang belum mampu atau memiliki penghasilan rendah. Dan kami memang butuh skema khusus yang diterapkan untuk program ini," kata Khalawi di acara REI Mandiri Property Expo 2018, di Jakarta Convention Center, Sabtu (17/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan Kementerian PUPR saat ini bersama Kementerian Keuangan sedang menyusun skema yang tepat. Salah satunya dengan memperluas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Lalu ada pula skema tanpa uang muka (down payment/DP) hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.
"Salah satunya memperluas FLPP, soal DP nya itu nanti. Kira-kira minggu depan Menteri PUPR akan menyampaikan informasi ini lagi," katanya.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan skema pembiayaan perlu dirancang oleh pemerintah agar sesuai dengan kemampuan ASN, TNI, dan Polri.
Sementara, untuk pelaksanaan penyediaan hunian ini, lanjut Paulus, terkendala pada masalah penyediaan lahan. Menurutnya, banyak lahan yang merupakan milik pemerintah dan sulit dialihkan izinnya menjadi hak milik sehingga bisa berpengaruh pada harga rumah bersubsidi.
"Makanya fokus kami untuk mendukung program penyediaan lahan ini harus terfokus dengan lahan, izin, dan skema pembiayaannya juga," ungkapnya.
Simak video 'Rencana Rumah Tanpa DP Untuk PNS, Anies: Alhamdulillah':
(kil/eds)
