.webp)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka (down payment/DP) hingga tenor yang lebih panjang dari skema kredit pemilikan rakyat (KPR) biasanya.
"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya, dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menyebutkan skema pembiayaannya juga bisa dengan pemotongan langsung yang berasal dari gaji para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memang belum memiliki rumah.
"Tingkat bunganya relatif lebih baik dari bunga market dan cicilannya lebih panjang, bisa sampai 30 tahun," jelas dia.
Hanya saja, Bambang menegaskan, skema pembiayaan penyediaan rumah khusus PNS, TNI dan Polri ini tidak diwajibkan melainkan hanya opsi bagi abdi negara yang ingin memiliki rumah.
Mengenai lokasinya, kata Bambang, tidak ditentukan alias sesuai dengan keinginan para abdi negara dan ditujukan untuk yang bukan MBR. Diharapkan pada tahun ini skema pembiayaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri bisa dilaksanakan.
"Sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah. Ini kan opsi, pilihan apabila mereka ingin. Kalau mereka bilang bahwa saya belum mau pinjam silakan. Bukan kewajiban, ini opsi sama kayak kalau kamu ditawarkan KPR, terserah mau ambil atau tidak. Cuma untuk pegawai negeri dan TNI, Polri ini dan didukung Taspen dan Asabri kita dorong supaya nggak ada DP," jelas dia.
