Sri Mulyani Masih Kaji Penghapusan Pajak Pesiar dan Properti Mewah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengevaluasi rencana penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht dan properti mewah. Relaksasi PPnBM untuk Kapal yacht dan properti mewah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti dalam negeri.

"Seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah ketemu dengan Kadin dari sektor properti buat perpajakan untuk meningkatkan dari kegiatan dari sektor properti di Indonesia. Kita akan evaluasi di sektor PPnBM maupun juga dari sektor kapal yacht," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Sri Mulyani Masih Pikir-pikir Bebaskan Pajak Kapal Pesiar

Begitu juga dengan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor atau komoditas yang dikenakan PPnBM, Sri Mulyani masih mengkaji terkait penghapusan pajaknya.

"Untuk properti kelas menengah dan ke atas kita lakukan review terhadap policy-nya sehingga mereka memiliki pengembangan yang tetap optimal ke perekonomian," katanya.

Baca juga: Pajak Rumah Mewah Diturunkan, Pengusaha: Akan Bantu Penjualan

Seperti diketahui, sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan penerimaan pajak rumah mewah akan masuk daftar belanja perpajakan alias tax expenditure. Daftar belanja perpajakan ini merupakan penerimaan pajak yang diikhlaskan oleh pemerintah dan tidak masuk kas negara sebagai insentif yang diberikan.

Alasan mendasar tentang rencana penghapusan pajak dalam transaksi rumah mewah untuk meningkatkan transaksi sektor properti, khususnya kelas mewah.


Tonton juga 'Ternyata, Penerimaan Pajak Terbesar Bukan dari Cukai Rokok':

[Gambas:Video 20detik]

(eds/ara)