Kamis, 24 Jan 2019 19:03 WIB
Penurunan Harga Komoditas Bikin Penjualan Properti 2018 Lesu
Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban
Jakarta - Industri properti tanah air terpantau masih lesu. Kepala Subbidang Primer Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Asep Nurwanda berkata, sejak tahun 2016 hingga 2018 pembelian di sektor properti mengalami penurunan.
Kondisi tersebut tercermin dari turunnya pertumbuhan penjualan dan uang muka serta rendahnya nilai pra penjualan pada Tw III-2018.
Bank Indonesia mencatat total pra penjualan 10 developer terbesar di RI hingga Oktober 2018 hanya mencapai Rp 27,68 triliun. Turun dari posisi tahun 2017 yang mencapi Rp 42 triliun. Catatan tahun 2018 itu juga lebih rendah dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp 34,51 triliun.
"Real estate sejak 2016 memang melandai," tutur Asep Nurwanda dalam diskusi bertajuk Property Outlook 2019 JS Lasuna Hotel, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Biangkeladinya, sambung dia, adalah penurunan harga komodistas andalan RI seperti kelapa sawit hingga batubara. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan industri di sektor terkait ikut tergerus. Dampaknya, penghasilan para pegawai di sektor tersbut juga ikut menyusut dan berakibat secara umum pada perekonimian nasional yang melambat.
Kondisi ini berimbas pada daya beli masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan penjualan properti ikut menurun.
"Kan harga komoditas jatuh, konsumen properti kan bekerja di sektor itu kan, ya dampaknya itu pasti ke sektor properti dan real estate, daya belinya kurang," jelasnya.
Bukan hanya soal daya beli, Manager Departemen Makro Prudential Bank Indonesia Bayu Adi Gunawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, faktor lain yang bikin industri properti lesu adalah rendahnya ketersediaan unit properti terutama yang menyasar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pasar terbesar industri properti di Indonesia.
"Dari uang muka pertumbuhannya turun, dari nilai ketersediaan rumah juga stoknya menurun. Apakah ini wait and see untuk pilpres nanti, jadi developer besar ini cenderung mengurangi stok," ujar Bayu.
Namun, kondisi ini bukan tanpa jalan keluar. Pemerintah pun tak tinggal diam dengan adanya fakta dan data yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan sektor properti. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) plus agar pembelian properti semakin meningkat. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun telah menyetujui hal tersebut.
"Jadi nanti salah satu program nya MBR Plus, nah ini saya usulkan dan bapak presiden sudah setuju, masih on proses menjadi MBR plus, yang diprogramkan oleh pak Jokowi adalah khusus untuk TNI Polri. Nah ini yang kita usulkan agar untuk semuanya. Jangan ASN TNI polri saja," terang Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida dalam kesempatan yang sama.
Diharapkan, dengan berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah, industri properti di tahun 2019 bisa melaju lebih positif. (dna/dna)
Kondisi tersebut tercermin dari turunnya pertumbuhan penjualan dan uang muka serta rendahnya nilai pra penjualan pada Tw III-2018.
"Real estate sejak 2016 memang melandai," tutur Asep Nurwanda dalam diskusi bertajuk Property Outlook 2019 JS Lasuna Hotel, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Biangkeladinya, sambung dia, adalah penurunan harga komodistas andalan RI seperti kelapa sawit hingga batubara. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan industri di sektor terkait ikut tergerus. Dampaknya, penghasilan para pegawai di sektor tersbut juga ikut menyusut dan berakibat secara umum pada perekonimian nasional yang melambat.
Kondisi ini berimbas pada daya beli masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan penjualan properti ikut menurun.
"Kan harga komoditas jatuh, konsumen properti kan bekerja di sektor itu kan, ya dampaknya itu pasti ke sektor properti dan real estate, daya belinya kurang," jelasnya.
Bukan hanya soal daya beli, Manager Departemen Makro Prudential Bank Indonesia Bayu Adi Gunawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, faktor lain yang bikin industri properti lesu adalah rendahnya ketersediaan unit properti terutama yang menyasar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pasar terbesar industri properti di Indonesia.
"Dari uang muka pertumbuhannya turun, dari nilai ketersediaan rumah juga stoknya menurun. Apakah ini wait and see untuk pilpres nanti, jadi developer besar ini cenderung mengurangi stok," ujar Bayu.
Baca juga: Ini Properti yang bakal Jadi Tren di 2019 |
Namun, kondisi ini bukan tanpa jalan keluar. Pemerintah pun tak tinggal diam dengan adanya fakta dan data yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan sektor properti. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) plus agar pembelian properti semakin meningkat. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun telah menyetujui hal tersebut.
"Jadi nanti salah satu program nya MBR Plus, nah ini saya usulkan dan bapak presiden sudah setuju, masih on proses menjadi MBR plus, yang diprogramkan oleh pak Jokowi adalah khusus untuk TNI Polri. Nah ini yang kita usulkan agar untuk semuanya. Jangan ASN TNI polri saja," terang Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida dalam kesempatan yang sama.
Diharapkan, dengan berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah, industri properti di tahun 2019 bisa melaju lebih positif. (dna/dna)
