Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 04 Mar 2019 12:57 WIB

Reforma Agraria Jokowi Disebut Cuma Sebatas Pembagian Sertifikat

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Kris-Biro Pers Setpres Foto: Kris-Biro Pers Setpres
Jakarta - Program reforma agraria yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut hanya sebatas pembagian sertifikat tanah. Capaian tersebut yang selama ini seringkali disampaikan sebagai program utama dari reforma agraria.

"Capaiannya yang selama ini dilaporkan kepada menurut kami progres pelaksanaan reforma agraria masih di percepatan pembagian sertifikat tanah," kata Sekjen Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) Dewi Kartika di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Dewi menambahkan, sertifikasi tanah yang tiap tahunnya mencapai jutaan bukan hal yang tidak penting. Sertifikat menjadi dasar hukum atas kepemilikan lahan masyarakat.

"Bukan nggak penting penting, penting buat kepastian hukum. Tapi menjadi masalah dan diluruskan diklaim implementasi reforma agraria," ujar Dewi.

Reforma agraria yang dimaksud cakupannya tidak hanya sebatas pada sertifikasi lahan. Melainkan redistribusi lahan kepada buruh tani, nelayan tradisional hingga masyarakat adat.

"Reforma agraria diprioritaskan bagi petani, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat yang mengalami ketidakadilan dan konflik berkepanjangan," tutur Dewi.



Program reforma agraria terkait pendistribusian 9 juta hektare lahan yang dibagi ke dalam 4,5 juta hektare redistribusi tanah dan 4,5 juta hektare legalisasi tanah kepada petani dan rakyat kecil dikatakan luput dari janji.

"9 juta hektare redistribusi tanah itu HGU yang konsesinya habis masa berlakunya, expired dan harus dikembalikan kepada negara dan dibagikan ke rakyat," tutur Dewi.

Ia mengatakan bahwa program reforma agraria tidak bisa dijalankan dengan cara yang biasa. Diperlukan keseriusan pihak terkait agar program ini bisa sesuai target.

"Reforma agraria nggak bisa dijalankan seperti kerja rutin business as usual. Harus ada keseriusan. Apalagi kalau hanya sekadar berbalas pantun terkait Pilpres 2019," kata Dewi.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam kesempatan yang sama mengatakan akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan program reforma agraria terkini.

"Setelah ini kami akan undang pihak terkait terutama dari pemerintah untuk melihat persoalan dari kinerja," kata Alamsyah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2018 lalu sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui perencanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam Perpres tersebut, objek redirstribusi lahan salah satunya meliputi tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah haknya berakhir.


(ara/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed