Ibu Kota Baru Pakai Lahan Negara untuk Tekan Biaya

Jakarta - Pemindahan Ibu Kota baru Republik Indonesia sudah dicanangkan. Pembangunannya direncanakan menggunakan tanah negara seluas 300.000 hektare milik negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Sofyan mengatakan, penggunaan tanah milik negara ini sebagai upaya menekan anggaran.

"Ya semaksimal mungkin tanah negara. Sedapat mungkin. Kalau bisa seluruhnya. Sehingga biaya pembangunan itu, biaya pembebasan tanah menjadi minimum," kata Sofyan dalam Konferensi Pers ATR/BPN, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: RI Pindah Ibu Kota, ATR: Tanahnya Pakai Milik Negara

Selain itu, penggunaan tanah milik negara ini juga untuk mencegah spekulan tanah. Bercermin pada kejadian di Cilamaya dulu, Sofyan mengimbau masyarakat agar tidak bertindak dahulu.

"Dulu kan ada Cilamaya, itu digemborkan. Ketika Wakil Presiden datang kita lihat itu penuh pipa Pertamina. Banyak sumur Pertamina. Akhirnya batal, banyak orang nangis darah. Spekulasi beli tanah tapi nggak jadi. Makanya jangan gitu rugi Anda," tegas Sofyan.

Namun, Sofyan masih enggan membocorkan lokasi Ibu Kota baru. Sejauh ini, ia hanya menyampaikan terdapat 4 alternatif lokasi.

"Saya tidak bisa konfirmasi. Sebenarnya pemerintah tahu. Tapi kita sepakat yang penting jangan sebut lokasi, sebut saja 4 altenatif," pungkasnya.

Baca juga: RI Mau Ganti Ibu Kota, Pengusaha: Agar Daerah Baru Bisa Tumbuh

(fdl/fdl)