Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 10 Mei 2019 14:08 WIB

Pemerintah Mulai Desain Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Rinto Heksantoro/detikcom Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
Jakarta - Pemerintah secara bertahap mulai merealisasikan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Sejauh ini, Kalimantan menjadi lokasi favorit lantaran aman dari segi kebencanaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah diminta untuk membuat konsep desain ibu kota baru nanti. Pada tahap awal ini, pihaknya menyusun dimensi yang akan digunakan sebagai acuan pembangunan kota baru.

"Saya di PUPR diminta untuk membuat konsep desainnya. Kalau mau pindah, kotanya kayak apa, dengan kriteria-kriteria. Dengan acuan dari Bappenas terutama untuk acuan dimensi dan penataan ruangnya," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (10/5/2019).


"Dari dimensi misalnya, kita kalau mau memindahkan ASN, Polri/TNI, eksekutif/legislatifnya, itu sekitar 1,5 juta orang pindah. Untuk itu kami membuat dimensi perencanaan tata ruangnya. Di mana letak eksekutif, legislatif, yudikatifnya, permukimannya di mana, services areanya. Itu yang sudah kami buat untuk konsep desainnya dengan studi literatur dari negara-negara yang sudah pernah memindahkan ibu kotanya," tambah Basuki.

Basuki mengaku belum mengetahui lokasi yang akan diputuskan sebagai ibu kota baru nanti. Dia bilang, presiden masih akan meninjau dua lokasi lainnya yang menjadi calon ibu kota baru, yakni Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.

Setelah lokasi diputuskan, pihaknya akan mulai merancang detail engineering design (DED) untuk membangun pra sarana dasar yang dibutuhkan.


"Kalau sudah diputuskan lokasinya, kami akan lakukan DED nya. Pasti harus ada penelitian untuk tanah dan sebagainya. Kemudian jalan-jalan utamanya harus kita bikin. Itu tugas utama PUPR," kata dia.

Mengenai skema pembiayaan, pemerintah akan mengupayakan penggunaan APBN seminim mungkin. Namun khusus untuk pra sarana dasar seperti jalan, air dan jembatan bakal menggunakan APBN.

"Kalau pra sarana dasar pasti harus APBN. Sehingga kalau Rp 500 t dibutuhkan, mungkin 50% nya APBN, 50% swasta," katanya.


Jokowi Tinjau Kelaikan Kalteng Jadi Ibu Kota Baru: Nemu Feeling-nya:

[Gambas:Video 20detik]

(eds/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed