Follow detikFinance Follow Linkedin
Minggu, 26 Mei 2019 18:14 WIB

Jokowi Mau Pindah Ibu Kota, Pemukimannya Siap?

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Pindah Ibu Kota Tim Infografis: Nadia Permatasari Foto: Pindah Ibu Kota Tim Infografis: Nadia Permatasari
Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan kajian untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.

Proses yang bergulir saat ini adalah penetapan lokasi yang akan jadi lokasi ibu kota baru. Saat ini pilihan lokasinya telah mengerucut jadi tiga lokasi. Berkenaan dengan rencana itu, bagaimana kesipan pemukiman di lokasi ibu kota baru?

Pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan kesiapan untuk mendukung pemindahan dan pembangunan ibukota baru yang tengah disiapkan pemerintah di luar Pulau Jawa.


Sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, REI memiliki kompetensi teruji dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hektare.

Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat.

"Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata- rata mencapai 60 ribu hektare, dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya," kata Eman dalam paparannya yang dikutip Minggu (26/5/2019).

Untuk itu, dia optimistis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru.

Menurut Eman, pengembangan kawasan baru sebaiknya memang banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk saling bekerjasama. Sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Namun dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears.

Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Eman, swasta khususnya pengembang tidak masalah bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru.


Setidaknya, ungkap dia, akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

"Saya yakin pengembang tentu tertarik melihat captive marketnya yang besar," ujar dia.

Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik itu menjamin swasta terutama pengembang anggota REI mampu membiayai sendiri pembangunan ibukota baru yang menurut rencana bakal dibangun di Kalimantan Tengah.

"Investasi swasta tidak perlu dari dana pemerintah. Kami bisa pakai equity dan dana bank. Sedangkan untuk pengembangan beberapa proyek skala besar kami bisa bentuk konsorsium. Pembiayaan enggak ada masalah, karena captive marketnya sudah jelas," papar Eman. (dna/das)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com