Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 28 Jun 2019 09:45 WIB

Darmin Panggil Menteri LHK Bahas Ketimpangan Penguasaan Lahan Hutan

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Puti Aini Yasmin Foto: Puti Aini Yasmin
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pagi ini menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Sejumlah pejabat dari kementerian terkait turut hadir.

Pantauan detikFinance, Jumat (28/6/2019) yang sudah hadir adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Rapat diagendakan pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan agenda yang dijadwalkan, rakor juga turut mengundang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Sementara itu Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan diwakilkan oleh pejabat eselon I.

Indonesia diketahui memiliki kawasan hutan yang meliputi 63% wilayah daratan. Namun, menurut Kementerian LHK penguasaan lahan di dalam kawasan hutan mengalami ketimpangan yang tinggi antara penguasaan swasta dan masyarakat. Diketahui, hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.

Untuk mengurangi ketimpangan itu, pemerintah mempercepat reforma agraria melalui legalisasi kawasan hutan.

"Tercatat hingga akhir tahun 2017 pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah meningkat dari 12% menjadi 38-41%, sedangkan pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat telah meningkatkan rasionya dari hanya 2% menjadi 28-31%," kata Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/2018).

Siti juga menambahkan program reforma agraria dan perhutanan sosial harus disertai upaya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah.

Sementara Darmin Nasution menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kebijakan pemerataan ekonomi yang memiliki pilar kepemilikan lahan, pemberian kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas SDM.

"PPTKH ini adalah salah satu upaya mewujudkan pilar pertama yaitu kepemilikan lahan dalam kaitan kebijakan pemerataan ekonomi yang di launching Bapak Presiden di Boyolali April 2017. Kebijakan pemerataan ekonomi ada 3 pilar besar. Satu, kepemilikan Lahan. Dua, Pemberian kesempatan bekerja dan berusaha. Tiga, peningkatan kapasitas SDM", paparnya.



Simak Juga "Blak-blakan Menteri LHK: Siapa Pejabat Suka Obral Lahan?"

[Gambas:Video 20detik]





Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com