Jokowi Ngeluh Soal Izin Lahan Lambat, Ini Solusinya

Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinaai bersama para menterinya di Istana Bogor mengeluhkan izin lahan yang masih lambat di Manado. Alhasil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditegur presiden.

Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil menyebutkan Rancangan Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) daerah Manado yang belum berubah menjadi alasan sulitnya izin lahan yang didapatkan investor.

Lantas, Sofjan mengatakan masih ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah memberikan rekomendasi usaha untuk para investor yang mau masuk ke Manado.

"Jadi kita akan berikan rekomendasi. Untuk mendorong sektor investasi kita kasih rekomendasi, selama itu nggak restricted (daerah terlarang) ya boleh aja," kata Sofjan di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Cerita di Balik Keluhan Jokowi Soal Izin Lahan Lambat

"Restricted kayak hutan lindung dan lain-lain nggak bisa kita rekomendasikan," katanya.

Menurutnya memang RTRW tidak bisa diubah kalau belum lima tahun, namun dengan rekomendasi dari kementeriannya, Sofjan mengatakan investor bisa menggunakan lahan tanpa perlu terdaftar dalam RTRW.

Namun, tidak masuk RTRW bukan berarti tidak terdaftar, mantinya lahan yang direkomendasikan akan dimasukkan ke rancangan saat pengubahan RTRW di tahun kelima.

"Makanya yang penting rekomendasi kita berikan setelah substansi oke, go ahead. Tata ruangnya setelah diubah, (lahan rekomendasi) akan dimasukkan ke dalam RTRW," kata Sofjan.

Baca juga: IMB Belum Terbit, TOD Tanjung Barat Cuma Bisa Bangun Pondasi

Kasus ini menurut Sofjan sama saja seperti penyelesaian proyek nasional. Menurutnya, banyak proyek nasional yang tidak masuk dalam RTRW, karena memiliki kekuatan Keputusan Presiden maka proyek nasional bisa mudah menggunakan lahan.

"Itu sama seperti penyelesaian proyek nasional, jalan tol nasional dan lain-lain yang tidak ada di RTRW, karena itu ada Keppres jadi memungkinkan," jelas Sofjan.


(dna/dna)