Pemerintah Tak Akan Kuat Tanggung Pembangunan Ibu Kota Baru Sendirian

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 18 Agu 2019 11:00 WIB
Foto: Pindah Ibu Kota Tim Infografis: Nadia Permatasari
Jakarta - Pemerintahan Jokowi cukup serius dalam merealisasikan pemindahan ibu kota. Kisi-kisi atas rencana itu mulai terkuak, mulai dari perencanaan awal secara luas, lokasi hingga hitung-hitungan dana yang dibutuhkan.

Biaya untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru ditaksir mencapai Rp 466 triliun. Biaya yang begitu besar tentu tidak bisa hanya dipanggul oleh pemerintah seorang diri.

"Pemindahan ibukota membutuhkan biaya yg besar dan Rp 466T masih berupa modal awal yang masih harus dikomplemen (dilengkapi) oleh dukungan lain dengan menggunakan berbagai mekanisme seperti KPBU dan investasi swasta," kata Founder Urban +, Sibarani Sofyan kepada detikFinance, Jumat (2/8/2019).


Sofyan menjelaskan, berdasarkan data rencana awal Kementerian PPN/Bappenas, ibu kota baru nantinya berisi beberapa kawasan. Pertama kawasan inti yang berisi kantor pusat pemerintah termasuk istana negara yang luasnya mencapai 2 ribu hektar (ha).

Lalu ada ibu kota pengembangan yang total luasnya mencapai 40 ribu ha. Isinya terdapat rumah ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, museum, sport center, mall hingga convention center.

Nah kawasan ibu kota ini yang menurutnya membutuhkan banyak dana. Apalagi luasan yang direncanakan begitu luas.

"Kawasan IKN itu 40 ribu ha kebayang nggak si besarnya kaya apa. Kawasan BSD yang segitu besarnya itu 6 ribu ha," terangnya.

Belum lagi pemerintah berencana untuk melakukan perluasan kawasan IKN tahap I nantinya yang luasannya mencapai 200 ribu ha. Isi pembangunannya berupa taman nasional, kawasan konservasi orang utan, klaster pemukiman bandara dan pelabuhan.

Setelah itu akan dikembangkan lagi kawasan IKN tahap II yang pembangunannya mengarah ke metropolitan dan wilayah pengembangan terkait provinsi sekitarnya. Perkiraan luasnya sama yakni 200 ribu ha.

Untuk membangun kawasan yang begitu luas pemerintah akan menerapkan beberapa skenario pendanaan. Mulai dari APBN, BUMN, KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan Swasta.


Hal ini lumrah terjadi di berbagai pembangunan skala besar level kawasan/kota yang tidak hanya dibangun sendirian oleh pemerintah," tambahnya.

Sibarani mencontohkan proyek Iskandar Development Johor yang merupakan proyek pembangunan kota di Malaysia. Proyek itu dibangun Khazanah dan Knowledge City yang berupa kerjasama antara Temasek Singapura dan Guangzhou City.

"Bukan berarti ini mimpi yang ketinggian, tetapi suatu usaha besar dengan cita-cita dan harapan yang tinggi yang membutuhkan pemikiran not business as usual dan perhatian penuh/totalitas pemerintah kita dan dukungan yang besar dari BUMN dan swasta," tutupnya.

Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(das/dna)