Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Fadli Zon Pilih Jonggol

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi," ujar Jokowi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambah Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi rencana pemerintah pindah ibu kota. Menurut Fadli gagasan pindah ibu kota baik, tapi harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia.

"Ini implikasinya panjang, apalagi keadaan ekonomi seperti sekarang ini, apakah sudah menjadi prioritas kita? Gagasan itu adalah gagasan yang baik-baik saja, apalagi keadaan normal, ekonomi kita baik apalagi surplus, bisa saja itu sebagai upaya kita memberikan pemerataan," katanya.

Sementara, Fadli bilang, ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi karena perang dagang. Lalu, daya beli lemah dan angka kemiskinan masih tinggi.

"Kalau lihat sekarang ini apalagi ekonomi kita sedang mengalami fluktuasi ada perang dagang, di dalam juga daya beli masih lemah, angka kemiskinan bagaimanapun masih tinggi dan dan sebagainya apakah menjadi prioritas kita? Menurut saya prioritas kita harusnya memberi lapangan kerja yang cukup, meningkatkan pertumbuhan yang baik dan seterusnya," ujarnya.

Fadli menambahkan pemindahan ibu kota bisa dilakukan jika keadaan ekonomi baik-baik saja. Namun, perlu perencanaan yang matang.

"Sehingga kalau kita mempunyai kelebihan ya saya kira bisa rencanakan pemindahan ibu kota dengan lebih seksama lebih baik, lebih detail dan lebih terencana melalui kajian-kajian yang melibatkan semua unsur, stakeholder terutama kalangan ahli, intelektual perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, bukan hanya sekadar satu gagasan lepas yang begitu saja tapi nanti tidak akan terealisasi," paparnya.

Fadli melanjutkan, wacana pindah ibu kota bukan hal baru. Dua presiden terdahulu sudah mewacanakan pindah ibu kota.

Salah satu lokasi yang diwacanakan ialah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, lokasi ini lebih memungkinkan karena dari segi infrastruktur memadai.

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," katanya.

Menurut Fadli, pindah ibu kota mesti diperhitungkan secara matang. Khususnya, mengenai anggaran untuk pindah ibu kota.

"Di manapun itu harus dihitung, uangnya dari mana, kalau uangnya bukan dari APBN uang dari mana, apa implikasi dari tidak menggunakan APBN, kemudian bagaimana memindahkan kan harus banyak membangun infrastruktur gedung, parlemen, kementerian-kementerian, lembaga, efisiensi seperti apa, apakah tidak kita konsentrasikan dulu kepada kepentingan kita lebih urgent yang ada di depan mata," paparnya.

Dia berharap, hal itu dipikirkan secara matang, jangan sampai tidak terealisasi seperti halnya mobil nasional (mobnas).

"Menurut saya dipikirkan, jangan seperti dulu ada mobnas tapi mobnas selama 5 tahun tidak terjadi, ada pemindahan ibukota, nanti pemindahan ibu kota tidak terjadi," tutupnya.