Rabu, 21 Agu 2019 13:05 WIB
Usul Fahri Hamzah: Pindahkan Kantor Pemerintah ke Lahan Reklamasi
Kawasan pulau reklamasi di Jakarta Utara/Foto: Pradita Utama
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi wacana pindah ibu kota pemerintah. Menurutnya, wacana itu tidak masuk akal.
Dia bilang, yang bisa dilakukan adalah memindahkan kantor pemerintahan seperti halnya konsep Presiden Soeharto.
"Makanya saya bilang, jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang, dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota, pindahin kantor pemerintahan," kata Fahri Hamzah di Kompleks MPR DPR Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Dia pun mengusulkan lokasi kantor pemerintahan itu di pulau reklamasi Jakarta. Apalagi, status tanah di wilayah tersebut tidak jelas.
Fahri meminta agar pemerintah pusat mengambil alih.
"Tapi sekarang karena manusia sudah banyak, kantor bisnis banyak oke pindahin satu tempat, pindahin ganti sistem Jonggol pindahinnya ke reklamasi menurut saya, itu kan tanah reklamasi nggak jelas, ambil alih aja sama pemerintah pusat, bilang pengembangnya 'ini saya ambil alih sekarang kamu kemarin bayar berapa, saya bayar deh'," paparnya.
Dengan demikian, nantinya pejabat yang berurusan dengan pemerintahan bisa pergi ke pulau reklamasi. Namun, tinggalnya tetap di Jakarta.
Dia bilang, pindah ibu kota banyak undang-undang yang mesti diubah. Selain itu, butuh banyak infrastruktur yang mesti dibangun.
"Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah diperlukan, rumah sakit diperlukan, perumahan diperlukan, sudahlah itu nggak mungkin," kata Fahri.
"Itu yg saya bilang, siapa yang mengiming-imingi Pak Jokowi pindah ibu kota segala macam, nggak adalah seperti itu, mikirin yang lain ajalah," tutupnya.
Simak Video "Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dipakai Mulai 20 Desember 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
Dia bilang, yang bisa dilakukan adalah memindahkan kantor pemerintahan seperti halnya konsep Presiden Soeharto.
"Makanya saya bilang, jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang, dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota, pindahin kantor pemerintahan," kata Fahri Hamzah di Kompleks MPR DPR Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri meminta agar pemerintah pusat mengambil alih.
"Tapi sekarang karena manusia sudah banyak, kantor bisnis banyak oke pindahin satu tempat, pindahin ganti sistem Jonggol pindahinnya ke reklamasi menurut saya, itu kan tanah reklamasi nggak jelas, ambil alih aja sama pemerintah pusat, bilang pengembangnya 'ini saya ambil alih sekarang kamu kemarin bayar berapa, saya bayar deh'," paparnya.
Dengan demikian, nantinya pejabat yang berurusan dengan pemerintahan bisa pergi ke pulau reklamasi. Namun, tinggalnya tetap di Jakarta.
Dia bilang, pindah ibu kota banyak undang-undang yang mesti diubah. Selain itu, butuh banyak infrastruktur yang mesti dibangun.
"Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah diperlukan, rumah sakit diperlukan, perumahan diperlukan, sudahlah itu nggak mungkin," kata Fahri.
"Itu yg saya bilang, siapa yang mengiming-imingi Pak Jokowi pindah ibu kota segala macam, nggak adalah seperti itu, mikirin yang lain ajalah," tutupnya.
Simak Video "Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dipakai Mulai 20 Desember 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
