Usul Fahri Hamzah: Pindahkan Kantor Pemerintah ke Lahan Reklamasi

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi wacana pindah ibu kota pemerintah. Menurutnya, wacana itu tidak masuk akal.

Dia bilang, yang bisa dilakukan adalah memindahkan kantor pemerintahan seperti halnya konsep Presiden Soeharto.

"Makanya saya bilang, jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang, dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota, pindahin kantor pemerintahan," kata Fahri Hamzah di Kompleks MPR DPR Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia pun mengusulkan lokasi kantor pemerintahan itu di pulau reklamasi Jakarta. Apalagi, status tanah di wilayah tersebut tidak jelas.

Baca juga: Kritik Pemindahan Ibu Kota, Fahri: Tidak Masuk Akal!

Fahri meminta agar pemerintah pusat mengambil alih.

"Tapi sekarang karena manusia sudah banyak, kantor bisnis banyak oke pindahin satu tempat, pindahin ganti sistem Jonggol pindahinnya ke reklamasi menurut saya, itu kan tanah reklamasi nggak jelas, ambil alih aja sama pemerintah pusat, bilang pengembangnya 'ini saya ambil alih sekarang kamu kemarin bayar berapa, saya bayar deh'," paparnya.

Dengan demikian, nantinya pejabat yang berurusan dengan pemerintahan bisa pergi ke pulau reklamasi. Namun, tinggalnya tetap di Jakarta.

Baca juga: Desain Ibu Kota Baru Terungkap! Ada Monumen Pancasila hingga MRT

Dia bilang, pindah ibu kota banyak undang-undang yang mesti diubah. Selain itu, butuh banyak infrastruktur yang mesti dibangun.

"Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah diperlukan, rumah sakit diperlukan, perumahan diperlukan, sudahlah itu nggak mungkin," kata Fahri.

"Itu yg saya bilang, siapa yang mengiming-imingi Pak Jokowi pindah ibu kota segala macam, nggak adalah seperti itu, mikirin yang lain ajalah," tutupnya.


(hns/hns)