Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 23 Agu 2019 17:13 WIB

Menteri Orde Baru Tak Sepakat Ibu Kota Pindah, Ini Alasannya

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Edi Wahyono Foto: Edi Wahyono
Jakarta - Wacana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan diselimuti berbagai pro dan kontra. Salah satunya dari Emil Salim, yang pernah menjabat sejumlah posisi menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.

"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Emil membeberkan soal alasan pemerintah yang menilai ibu kota harus pindah dari Jakarta karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Menurut Emil, pemerintah seharusnya memperbaiki 'rusaknya' Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.


"Jadi Jakarta itu rusak. Logika saya, lah kalau rusak harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Lah, kalau pindah kan lantas biaya untuk memecahkan masalah Jakarta bagaimana?" ujar Emil.

Ia juga menyoal bekal pemerintah yang mencontoh beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Kata Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.

"Lantas apa yang dikatakan? Banyak negara yang sudah pindah, Brasil, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhtan berhasil. Lah, ini kan negara kontinen, kita negara kepulauan, 17.000 pulau, kita diapit dua samudera, lalu lintas Maritim. Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?" terangnya.



Kemudian, menurutnya Mantan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto itu, memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena letaknya di tengah pulau Jawa tidaklah tepat. Di abad ke-21 ini, ia mengatakan sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain. Sehingga, menjangkau daerah lain dari Jakarta bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi di abad ke-21 ini.

"Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?" bebernya.

Emil juga memaparkan soal kondisi Jakarta dan beberapa wilayah di utara pulau Jawa yang terkikis air laut sehingga terancam banjir. Maka 167 juta penduduk pulau Jawa harus diselamatkan.

"167 juta jiwa terancam bencana banjir karena bagian utara Pulau Jawa sinking, jadinya banjir. Tapi mana tanggung jawab Bappenas yang menyatakan ini harus pindah? Astagfirullah, saya bukan orang Jawa tapi saya menangis membaca ini," ucap Emil yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era 70-an tersebut.

Untuk itu, ia meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. Ia bahkan mengajak Bappenas adu logika soal wacana pemindahan ibu kota ini.

"Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi," tandasnya.

Simak Video "Pengumuman! Pemerintah Gelar Sayembara Desain Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com