Menteri Era Soeharto Kritik Rencana Jokowi Pindah Ibu Kota

Emil Salim yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era pemerintahan Soeharto juga berpendapat sama. Menurutnya, dana besar untuk pindah ibu kota itu lebih baik dialokasikan untuk mengembangkan sistem transportasi di Jakarta sehingga mampu mengatasi macet.

Perlu diketahui, kemacetan di Jakarta sendiri menyebabkan kerugian ekonomi Rp 65 triliun per tahun berdasarkan data World Bank 2017. Emil mengatakan, meski biaya untuk pengembangan transportasi di Jakarta juga terbilang besar, namun biaya tersebut dapat diperoleh kembali dengan pendapatan dari para pengguna transportasi umum.

"Tetapi yang pemakai angkutan itu kan bisa bayar. Ada soal ya soal kita atasi, seperti macet dan macam-macam, maka dengan angkutan kereta api dan lainnya, si pemakai itu bayar dong, jangan gratis itu. Jadi beban pemecahan mengatasi kemacetan harus dipikul pemakai dari angkutan itu, jangan main gratis-gratisan," papar Emil.

Emil Salim juga menyoal bekal pemerintah yang mencontoh beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Kata Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.

"Lantas apa yang dikatakan? Banyak negara yang sudah pindah, Brasil, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhtan berhasil. Lah, ini kan negara kontinen, kita negara kepulauan, 17.000 pulau, kita diapit dua samudera, lalu lintas Maritim. Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?" terangnya.

Menurut Emil Salim yang juga pernah menjabat sebagai Mantan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto itu, memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena letaknya di tengah pulau Jawa tidaklah tepat.

Di abad ke-21 ini, ia mengatakan sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain. Sehingga, menjangkau daerah lain dari Jakarta bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi di abad ke-21 ini.

"Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?" bebernya.

Emil Salim memaparkan, kondisi Jakarta dan beberapa wilayah di utara pulau Jawa yang terkikis air laut terancam banjir. Maka 167 juta penduduk pulau Jawa harus diselamatkan.

"167 juta jiwa terancam bencana banjir karena bagian utara Pulau Jawa sinking, jadinya banjir. Tapi mana tanggung jawab Bappenas yang menyatakan ini harus pindah? Astagfirullah, saya bukan orang Jawa tapi saya menangis membaca ini," ucap Emil yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era 70-an tersebut.

Untuk itu, ia meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. Ia bahkan mengajak Bappenas adu logika soal wacana pemindahan ibu kota ini.

"Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi," tandasnya.