Jokowi bilang, hanya akan ada 40.000 Ha lahan yang dipakai untuk pembangunan di ibu kota baru. Sedangkan 140.000 Ha sisanya akan tetap sebagai lahan hutan yang berdampingan dengan kota baru tersebut.
Dari 40.000 Ha yang dibangun fisiknya, pemerintah sendiri hanya akan menggunakan sekitar 10.000 Ha untuk membangun pusat pemerintahan. Sedangkan sisanya sekitar 30.000 Ha lagi akan dijual kepada masyarakat yang ingin membangun hunian di wilayah ibu kota baru tersebut.
"Jadi 180.000 ribu Ha itu nggak semua akan dibangun dalam bentuk fisik. Pembangunan fisik mungkin hanya 40.000 Ha saja," kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pimpinan media nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Skema ini dipilihnya setelah menemui sejumlah pihak terkait yang meyakinkan, bahwa tanah di ibu kota baru tersebut bisa dijual Rp 2 juta/m2.
"Kalau 2 juta/m2 dikali 30.000 Ha, sudah Rp 600 triliun. Itu sudah selesai dong. Untuk itu udah bisa bangun kota," kata Jokowi.
Jokowi menekankan pembangunan ibu kota bukan semata-mata hanya mendirikan bangunan baru saja. Dia ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya terpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya.
"Intinya kota itu tujuannya untuk menggeser magnet. Visinya adalah menggeser pusat dan magnet bangsa Indonesia. Bukan hanya tersentralisasi di Pulau Jawa," kata Jokowi.
