.webp)
Maksudnya, pemerintah akan memberikan kesempatan untuk masyarakat yang minat, namun lahan tetap milik pemerintah. Masyarakat yang mau menggunakan lahannya harus membayar sejumlah biaya, menurut Jokowi biayanya Rp 2 juta per m2.
"Jadi di sana nanti kalau pemerintah mau menjual untuk pegawai negeri, itu tanah negara. Sehingga yang dibayar adalah biaya pengembangannya saja, pemanfaatannya," kata Sofyan di Hotel Shangri La, Rabu (4/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanah-tanah yang ditawarkan pemerintah akan dipegang oleh lembaga yang diberi nama bank tanah. Bank ini akan melakukan manajemen lahan-lahan yang ditawarkan pemerintah, nantinya tanah yang dibeli pemanfaatannya akan diberikan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
"Bank tanah itu bukan memiliki tapi me-manage. Untuk sementara bank tanah itu nanti akan punya HPL," kata Sofyan.
Untuk informasi, bank tanah sendiri masih sedang dalam tahap pembentukan dalam RUU Pertanahan. Rencananya, beleid ini akan diteken akhir bulan ini.
Sofyan menjelaskan manajemen tanah yang ditawarkan pemanfataannya oleh pemerintah memang harus diatur oleh bank tanah. Hal tersebut dilakukan agar menghindari harga yang naik turun.
"Untungnya bank tanah ini bukan seperti bank tanah swasta, karena swasta mereka hanya mencari keuntungan atau capital gain saja kan. Sedangkan bank tanah ini tidak mencari capital gain," kata Sofyan.
Jokowi sendiri menjadikan opsi menjual tanah ibu kota baru kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Katanya, di tahap yang pertama, pemerintah akan membangun 40 ribu ha lahan ibu kota baru.
10 ribu ha akan digunakan untuk membangun bangunan pusat ibu kota. Sisanya akan ditawarkan ke masyarakat.
"Kalau 2 juta/m2 dikali 30.000 Ha, sudah Rp 600 triliun. Itu sudah selesai dong. Untuk itu udah bisa bangun kota," kata Jokowi.
 |
(dna/dna)
