Rabu, 18 Sep 2019 15:53 WIB
25 Ribu TNI dan Polri Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat akan pindah ke Kalimantan Timur, ibu kota baru. Jumlah PNS yang akan pindah sebanyak 180 ribu PNS.
Tak hanya PNS, nantinya TNI/Polri juga ikut pindah. Anggota yang pindah sebanyak 25 ribu orang.
"Kalau semua dihitung, kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN. TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada di sana, karena Mabes Polri ikut pindah," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Dia melanjutkan, tidak hanya pemerintahan yang pindah. Nantinya, DPR akan menempati ibu kota baru.
"Nanti ada migrasi PNS yang di pusat termasuk pejabatnya eksekutif, legislatif, yudikatif sekaligus menegaskan DPR itu pindah, Mahkamah Konstitusi pindah, Mahkamah Agung pindah," ungkapnya.
Sebagai tambahan, Bambang menuturkan, ibu kota didesain untuk 1,5 juta penduduk dengan luas lahan 40 ribu hektar.
"Kota ini direncanakan 1,5 juta penduduk dengan luasan 40 ribu ha, tapi kami akan mulai tahap pertama 2024 hanya di wilayah 6.000 ha untuk membangun government activities dan segala penunjangnya," jelasnya.
Simak Video "Jokowi Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)
Tak hanya PNS, nantinya TNI/Polri juga ikut pindah. Anggota yang pindah sebanyak 25 ribu orang.
"Kalau semua dihitung, kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN. TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada di sana, karena Mabes Polri ikut pindah," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Dia melanjutkan, tidak hanya pemerintahan yang pindah. Nantinya, DPR akan menempati ibu kota baru.
"Nanti ada migrasi PNS yang di pusat termasuk pejabatnya eksekutif, legislatif, yudikatif sekaligus menegaskan DPR itu pindah, Mahkamah Konstitusi pindah, Mahkamah Agung pindah," ungkapnya.
Baca juga: Kapan Gelar DKI Digeser dari Jakarta? |
Sebagai tambahan, Bambang menuturkan, ibu kota didesain untuk 1,5 juta penduduk dengan luas lahan 40 ribu hektar.
"Kota ini direncanakan 1,5 juta penduduk dengan luasan 40 ribu ha, tapi kami akan mulai tahap pertama 2024 hanya di wilayah 6.000 ha untuk membangun government activities dan segala penunjangnya," jelasnya.
Simak Video "Jokowi Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)
