Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan mau menghapus aturan mengenai pajak progresif. Dalam UU Pertanahan aturan tersebut dihapus, namun soal pajak ada di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi rencana tersebut. Dia mengatakan saat ini akan mempelajari dahulu rencana Sofyan. Dia mengatakan perpajakan sendiri akan diarah mendukung kemajuan ekonomi.
"Kita akan pelajari dulu statement Pak Sofyan dan implikasinya. Sebagaimana kita tahu, kita sedang siapkan policy perpajakan untuk dukung ekonomi kita," kata Sri Mulyani usai hadiri Wisuda PKN STAN di ICE BSD, Kamis (19/9/2019).
Pajak progresif sendiri merupakan aturan bagi pemilik lahan yang memiliki lebih dari satu bidang. Persentase perhitungan pajak akan semakin besar untuk rumah kedua, ketiga dan seterusnya.
Dia menyatakan hingga kini kebijakan itu masih dipelajari agar bisa disinkronisasikan untuk menggenjot investasi dan ekspor.
"Kalau ada beberapa kebijakan muncul kita akan mempelajarinya sehingga bisa sinkronisasi untuk menggenjot investasi dan eskpor," ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: Pajak Progresif Pertanahan Mau Dihapus! |
 |
Simak Video "Sambangi Komnas HAM, Suku Anak Dalam Ngadu soal Lahan Direbut"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
