Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 20 Sep 2019 17:26 WIB

Jelajah Ibu Kota Baru

Harga Tanah di Ibu Kota Baru Melonjak Jadi Miliaran, Benar Nggak Sih?

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom
Penajam Paser Utara - Penunjukan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi ibu kota negara (IKN) membuat harga lahan melonjak. Lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan ini menjadi buruan para spekulan sehingga membuat harganya terkerek.

Kecamatan Sepaku, PPU yang disebut menjadi titik pusat pemerintahan yang baru menjadi sorotan para spekulan tanah. Kecamatan dengan luas 1.172,36 km persegi ini sebagian tanahnya dimiliki transmigran dan negara. Daerah ini juga menjadi tujuan transmigrasi tahun 1970an.

Camat Sepaku, Risman AbdulCamat Sepaku, Risman Abdul Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom

Camat Sepaku, Risman Abdul mengatakan banyak orang yang sudah datang langsung memilih lokasi yang cocok untuk dibeli. Hal itu ia ketahui dari laporan para kepala desa. Para spekulan tanah tersebut menawarkan harga yang tinggi.

"Laporan para Lurah dan Kades banyak spekulan tanah mulai berkeliaran nanya harga tanah. Bahkan sampai iming-imingi harga tinggi," kata Risman ditemui detikcom di kantornya pekan lalu.

Meski demikian, ia mengaku belum ada transaksi jual beli lahan di daerahnya yang resmi. Artinya, ia belum menerima laporan tersebut di mejanya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya transaksi tanpa sepengetahuannya.


Soal harga jual tanah yang mencapai miliaran rupiah ia membantah. Pasalnya, prosedur jual beli lahan harus diketahui camat dilengkapi dengan surat yang lengkap.

"Bisa saja transaksi di bawah tangan. Katanya bermiliaran harga tanah, bukan naik berlipat-lipat tapi meroket masih hoaks. Belum ada satupun masyarakat kita transaksi jual beli tanah administrasinya sampai ke meja saya," ujarnya.

Lebih jauh, Risman menjelaskan, para transmigran mendapatkan lahan dengan status hak milik 2 hektare (ha). Lahan tersebut digunakan untuk usaha yang berupa perkebunan, pekarangan, dan rumah.

"Lahan milik warga transmigrasi ke sini 3 sertifikat," tuturnya.

Harga lahan di wilayahnya diperkirakan sebesar Rp 80 juta per ha, bahkan tertingginya mencapai Rp 120 juta per ha. Soal harga tanah yang dijual hingga miliaran rupiah juga belum diketahui persisnya.

Kepala Seksi Pelayanan Desa Semoi Dua, Agus SulistiyoKepala Seksi Pelayanan Desa Semoi Dua, Agus Sulistiyo Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom

Kepala Seksi Pelayanan Desa Semoi Dua Agus Sulistiyo ditemui di kantornya mengatakan transaksi miliaran rupiah belum ada. Namun, untuk jual beli lahan memang sudah ada dengan nilai ratusan juta rupiah. Harga tanah tersebut jauh lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 650 per meter persegi.

"Tidak ada harga ketetapan. NJOP-nya Rp 650 per meter persegi," ujarnya.


Ramai-ramai Urus ke Kantor Desa Urus Tanah

Kepala Dusun 01 Desa Semoi Dua Mas'ud (48) mengatakan banyak warga yang berbondong-bondong mengurus legalitas tanah. Para pemilik lahan pun lebih taat membayar kewajiban pajaknya. Hal ini ramai dilakukan usai pengumuman lokasi ibu kota baru.

"Mengamankan di sini marak buat IMB. Dihimbau Pemkab untuk semua warga mengurus," katanya ditemui di Desa Semoi Dua.

Kepala Dusun 01 Desa Semoi Dua Mas'udKepala Dusun 01 Desa Semoi Dua Mas'ud Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom

Pekan lalu saat detikcom berkunjung ke Kantor Desa Semoi Dua, banyak masyarakat yang mengurus legalitas tanahnya. Sedari pagi, mereka tampak memenuhi kursi depan kantor desa. Aktivitas ini menjadi wajar belakangan ini.

Kepala Desa Semoi Dua Hadi Muntoro saat ditanya mengenai kemungkinan daerahnya dijadikan titik ibu kota baru mengaku tidak tahu persis. Namun, ia yakin betul lahan warga yang sudah puluhan tahun menempati desa tersebut tidak akan tergusur. Para warga disebut menyambut baik rencana pemindahan ibu kota.

"Arahan dari yang disampaikan presiden itu tidak akan menggusur warga," katanya.

Beralih ke Kecamatan Samboja, tepatnya Kelurahan Sungai Merdeka, juga disebut menjadi incaran para spekulan. Meski begitu, Lurah Sungai Merdeka Agus Santosa membantah isu tersebut. Ia belum menerima berkas jual beli lahan di daerahnya.

"Saya dengar banyak orang jual beli tapi sampai sekarang belum ada sampai meja," ujarnya ditemui di kantornya.

Ia menambahkan warganya mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Samboja. Diharapkan pembangunan di wilayah tersebut bisa semakin maju. Namun, yang dikhawatirkan adalah tersisihnya masyarakat akibat dari pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

"Saya imbau kami tidak harapkan warga jual lahannya. Jangan ujung-ujungnya tersisih dengan para pendatang. Kami minta persiapkan diri SDM," ujarnya.

Harga Tanah di Ibu Kota Baru Melonjak Jadi Miliaran, Benar Nggak Sih?
(ara/das)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com