Kapan Lahan di Ibu Kota Baru Bisa Dijual ke Masyarakat?

Jakarta - Pemerintah berencana untuk menjual sebagian lahan di ibu kota baru ke kalangan umum. Berdasarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah satu tujuannya untuk meraih pendanaan sebagai modal pembangunan pusat pemerintahan baru.

Lantas kapan lahan tersebut siap diperjualbelikan?

"Pemerintah kan baru sekarang ini membereskan hal-hal yang dasar, nanti membuat regulasi, bicara dengan DPR kan. Kemudian infrastruktur dasar dibangun. Masih next time (lahan di ibu kota baru dijual)," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta baru-baru ini saat diwawancara detikcom.

Baca juga: Bakal Ada Badan Otorita Kelola Lahan di Ibu Kota Baru

Berapa target uang yang diperoleh dari menjual sebagian lahan di ibu kota baru, Sofyan belum bisa menjelaskan lebih jauh. Pada intinya itu tergantung supply and demand.

"Oh nanti sangat tergantung kan itu supply and demand. Kalau demand-nya banyak yang didapat tinggi," sebutnya.

Status kepemilikan lahan bagi pembeli tanah di ibu kota baru pun sama saja dengan aturan yang berlaku saat ini. Jadi statusnya bisa hak milik, bisa hak guna bangunan. Itu nantinya akan ditentukan oleh Badan Otorita yang dibentuk khusus untuk mengelola lahan ibu kota baru negara.

Baca juga: Awas! Jadi Spekulan Tanah Bisa Dipenjara hingga Denda Ratusan Juta

"Tergantung nanti Otorita menentukan. Karena seluruh tanah di kawasan itu nanti di HPL-nya otorita. Nanti kalau HPL itu dijual ke anda itu menjadi hak milik, dikurangi HPL. Tapi kalau mau bikin rumah susun diberikan HGB di atas HPL," jelasnya.

Yang pasti, soal jual-beli lahan di ibu kota baru jangan sampai membuat kota tersebut berkembang secara tidak beraturan.

"Tentu dengan perencanaan yang bagus. Jangan lagi lahirnya kota baru yang didesain ini menjadi kota kumuh karena umumnya di Indonesia cuma dua kota yang direncanakan secara baik, Pekanbaru dan Palangka Raya," tambahnya.


(toy/zlf)