Jumat, 27 Sep 2019 15:41 WIB
Siapkan Ibu Kota Baru, Kementerian PUPR: Kita Happy-happy Saja
Ilustrasi. Foto: dok. detikcom
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
Labuan Bajo - Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan tugas memindahkan ibu kota negara (IKN). Bahkan menurut dia pihaknya menerima dengan senang hati untuk memuluskan rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
"Tapi bagi kita happy-happy saja, karena apa, kepercayaan, trust. Dengan tugas ini kan kepercayaan. Benar nggak?" kata dia di Labuan Bajo, NTT, Jumat (27/9/2019).
Dia mengakui tugas Kementerian PUPR bertambah dengan adanya rencana pemindahan ibu kota sehingga cukup menyita waktu.
"Saya ibaratkan teman-teman dulu kita dua orang dorong mobil kecil, sekarang dua orang mobilnya gede dump truck kan karena tugasnya kan gede. tapi kan orangnya sama, jadi jam kerja kita kesita," jelasnya.
Bahkan kata dia Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan anak buahnya harus kerja di saat hari libur Sabtu dan Minggu.
"Tapi saya bilang sama teman-teman tetap harus semangat karena efeknya ke kita nih kerjaan makin banyak, orangnya itu-itu saja. Akhirnya Sabtu-Minggu kita tuh kumpul, Pak Menteri kan suka Sabtu-Minggu datang," ujarnya.
Kementerian PUPR juga menunggu proses penyusunan Undang-undang tentang Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya Jokowi meminta ibu kota baru itu mulai dibangun 2020.
Hadi mengatakan untuk bisa membangun infrastruktur di IKN perlu payung hukum. Oleh karenanya undang-undangnya harus selesai lebih dulu.
"Yang jelas Pak Presiden minta 2020 akhir sudah mulai (pembangunan) fisik tapi kan undang-undangnya dulu yang harus mengayomi. Artinya jangan hanya (Kementerian) PU sendiri nih ya kan. Undang-undangnya juga harus dibereskan," tambahnya.
Simak Video "Gerilya Pemburu Tanah di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ara)
"Tapi bagi kita happy-happy saja, karena apa, kepercayaan, trust. Dengan tugas ini kan kepercayaan. Benar nggak?" kata dia di Labuan Bajo, NTT, Jumat (27/9/2019).
Dia mengakui tugas Kementerian PUPR bertambah dengan adanya rencana pemindahan ibu kota sehingga cukup menyita waktu.
Bahkan kata dia Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan anak buahnya harus kerja di saat hari libur Sabtu dan Minggu.
"Tapi saya bilang sama teman-teman tetap harus semangat karena efeknya ke kita nih kerjaan makin banyak, orangnya itu-itu saja. Akhirnya Sabtu-Minggu kita tuh kumpul, Pak Menteri kan suka Sabtu-Minggu datang," ujarnya.
Kementerian PUPR juga menunggu proses penyusunan Undang-undang tentang Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya Jokowi meminta ibu kota baru itu mulai dibangun 2020.
Hadi mengatakan untuk bisa membangun infrastruktur di IKN perlu payung hukum. Oleh karenanya undang-undangnya harus selesai lebih dulu.
"Yang jelas Pak Presiden minta 2020 akhir sudah mulai (pembangunan) fisik tapi kan undang-undangnya dulu yang harus mengayomi. Artinya jangan hanya (Kementerian) PU sendiri nih ya kan. Undang-undangnya juga harus dibereskan," tambahnya.
Simak Video "Gerilya Pemburu Tanah di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ara)
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
