Senin, 30 Sep 2019 15:20 WIB
DPR Khawatir Porsi APBN Terlalu Kecil Buat Pindah Ibu Kota
Foto: Kementerian PUPR
Jakarta - Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR RI menyebut porsi APBN sebesar 19% dari perkiraan kebutuhan Rp 466 triliun terlalu kecil. Sejumlah fraksi di dalam Pansus khawatir memberikan porsi yang terlalu besar untuk pembangunan ibu kota baru kepada swasta.
"Ada yang menyampaikan bahwa ini terlalu kecil APBN cuma 19% kenapa porsinya seperti itu kenapa nggak dibesarkan karena ada kekhawatiran memberikan porsi kepada swasta yang besar sempat dipertanyakan kepada fraksi," ujar Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Porsi APBN untuk pemindahan ibu kota sekitar Rp 88 triliun atau sekitar 19% dari Rp 466 triliun, kemudian dari swasta 26,2% atau sekitar 122 triliun, dan KPBU 54,6% atau Rp 254 triliun.
Selain itu, Pansus DPR RI juga mendapatkan penjelasan dari Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal pendanaan dan infrastruktur. Kemudian soal lokasi dan lingkungan dijelaskan oleh Kementerian ATR dan Kementerian LHK.
"Kemudian tentang lokasi dan lingkungan kami mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR dan BPN dan Kementerian LHK," tuturnya.
Selanjutnya, soal aparatur negara juga diberikan penjelasan oleh Kemenpan-RB, Kemenkum-HAM, kemendagri, Kemenhan, serta TNI/Polri.
Simak Video "Bikin Transportasi Otomatis di Ibu Kota Baru Tak Semahal MRT"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/dna)
"Ada yang menyampaikan bahwa ini terlalu kecil APBN cuma 19% kenapa porsinya seperti itu kenapa nggak dibesarkan karena ada kekhawatiran memberikan porsi kepada swasta yang besar sempat dipertanyakan kepada fraksi," ujar Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Porsi APBN untuk pemindahan ibu kota sekitar Rp 88 triliun atau sekitar 19% dari Rp 466 triliun, kemudian dari swasta 26,2% atau sekitar 122 triliun, dan KPBU 54,6% atau Rp 254 triliun.
Baca juga: Ini 3 Usulan Status Ibu Kota Baru |
Selain itu, Pansus DPR RI juga mendapatkan penjelasan dari Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal pendanaan dan infrastruktur. Kemudian soal lokasi dan lingkungan dijelaskan oleh Kementerian ATR dan Kementerian LHK.
"Kemudian tentang lokasi dan lingkungan kami mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR dan BPN dan Kementerian LHK," tuturnya.
Selanjutnya, soal aparatur negara juga diberikan penjelasan oleh Kemenpan-RB, Kemenkum-HAM, kemendagri, Kemenhan, serta TNI/Polri.
Simak Video "Bikin Transportasi Otomatis di Ibu Kota Baru Tak Semahal MRT"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/dna)
