Minta Pindah Ibu Kota Ditunda, Anggota DPR: BPJS Kesehatan Belum Beres

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi meminta rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) ditunda. Pasalnya ada persoalan lainyang lebih penting untuk diselesaikan lebih dulu.

"Pemindahan ibu kota negara bukan timing yang tepat untuk pindah ibu kota. Masih ada persoalan lain yang harus ditangani," ujar Didi di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Ia meminta Pemerintah lebih dulu menyelesaikan soal kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, ada juga soal defisit BPJS Kesehatan yang belum ditangani dengan maksimal.

"Bahkan bangsa Indonesia belum bisa menangani masalah BPJS Kesehatan," tuturnya.

Baca juga: DPR Khawatir Porsi APBN Terlalu Kecil Buat Pindah Ibu Kota

Pihaknya bukan tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, akan tetapi ada hal lain yang harus dikerjakan lebih dulu dibanding pemindahan ibu kota negara.

"Pemindahan ibu kota harus dibicarakan dengan kepala dingin, bukannya nggak setuju," ujarnya.

Baca juga: Ini 3 Usulan Status Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan ibu kita baru dimulai tahun depan, sedangkan kepindahan pusat pemerintahan ditargetkan pada 2024.

Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/dna)