Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 18 Okt 2019 22:45 WIB

Soal UU Pindah Ibu Kota, Kepala Bappenas: Harus Ada Lobi Politik

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy/detikcom Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan undang-undang (UU) yang jadi landasan hukum pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur rampung pertengahan 2020.

"Pertengahan tahun depan insyaallah mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tentunya harus kerja keras, harus ada lobi politik. Bagaimana pun (IKN) ini salah satu prioritas yang harus diselesaikan dalam 5 tahun," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Nantinya di dalam undang-undang tersebut harus jelas mengenai bagaimana proses pemindahannya, lokasinya, dan badan yang akan mengelola di wilayah ibu kota baru. Nah, mulai akhir Oktober, pihaknya bakal mulai menyampaikan rencana pembuatan undang-undang itu ke DPR.

"Tentu time table-nya kita harap akhir tahun ini sudah bisa di-submit ke DPR," ujarnya.


Nantinya undang-undang tersebut akan mengeliminasi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.

"Kalau yang lain-lain menurut saya bisa ditampung dalam satu undang-undang (yang baru) tersebut," sebutnya.

Apa yang bisa ditampung ke undang-undang baru tersebut misalnya yang mengatur di mana lokasi Bank Indonesia (BI), OJK, LPS. Menurutnya bisa dibuat skema operasi lembaga keuangan tersebut tetap di Jakarta tapi kantor pusatnya di ibu kota baru.

"Jadi tidak akan ganggu operasionalisasi dari lembaga-lembaga tersebut. Demikian juga tata ruang segala macam itu nanti menyesuaikan sesuai kebutuhan," tambahnya.



Simak Video "Wajah Ibu Kota Baru di Benak Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com