Rapat kerja ini membahas tentang rencana kerja Kementerian ATR/BPN ke depan. Termasuk masalah sengketa tanah. Dalam rapat ini, Sofyan dicecar sejumlah pertanyaan.
Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar mengungkap bahwa rencana Sofyan yang menargetkan 100% tanah bersertifikat pada tahun 2025 tidak jelas. Hal itu lantaran tidak adanya angka yang bisa diukur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN Gupardi Gaus mengungkapkan kementerian ATR/BPN harus mempercepat dan mempermudah urusan sertifikat tanah.
"Ini saya gemas nih pak (Sofyan). Jadi kalo bapak berada di daerah-daerah kasihan kita pak. Sudah diperlama, diperumit, ujung-ujungnya duit," imbuh Gupardi.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa masih banyaknya tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak sesuai dengan statusnya.
Gupardi menyampaikan, selama ini pemerintah hanya mengejar kuantitas, tanpa mempertimbangkan status tanah.
(fdl/fdl)