Senin, 11 Nov 2019 12:57 WIB
Di DPR, Sofyan Djalil Dicecar Pertanyaan Sengketa Lahan
Foto: Anisa Indraini
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menghadiri rapat kerja dengan komisi II DPR RI. Ia rapat ditemani wakilnya, Surya Tjandra.
Rapat kerja ini membahas tentang rencana kerja Kementerian ATR/BPN ke depan. Termasuk masalah sengketa tanah. Dalam rapat ini, Sofyan dicecar sejumlah pertanyaan.
Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar mengungkap bahwa rencana Sofyan yang menargetkan 100% tanah bersertifikat pada tahun 2025 tidak jelas. Hal itu lantaran tidak adanya angka yang bisa diukur.
"Harusnya target dibreakdown dengan jelas. Supaya kita ngukur-nya juga gampang. Oh tahun ini tercapai, tahun ini enggak, gitu, kata dia di ruang Komisi II, Senin (11/11/2019).
Sementara itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN Gupardi Gaus mengungkapkan kementerian ATR/BPN harus mempercepat dan mempermudah urusan sertifikat tanah.
"Ini saya gemas nih pak (Sofyan). Jadi kalo bapak berada di daerah-daerah kasihan kita pak. Sudah diperlama, diperumit, ujung-ujungnya duit," imbuh Gupardi.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa masih banyaknya tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak sesuai dengan statusnya.
Gupardi menyampaikan, selama ini pemerintah hanya mengejar kuantitas, tanpa mempertimbangkan status tanah.
Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Rapat kerja ini membahas tentang rencana kerja Kementerian ATR/BPN ke depan. Termasuk masalah sengketa tanah. Dalam rapat ini, Sofyan dicecar sejumlah pertanyaan.
Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar mengungkap bahwa rencana Sofyan yang menargetkan 100% tanah bersertifikat pada tahun 2025 tidak jelas. Hal itu lantaran tidak adanya angka yang bisa diukur.
Sementara itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN Gupardi Gaus mengungkapkan kementerian ATR/BPN harus mempercepat dan mempermudah urusan sertifikat tanah.
"Ini saya gemas nih pak (Sofyan). Jadi kalo bapak berada di daerah-daerah kasihan kita pak. Sudah diperlama, diperumit, ujung-ujungnya duit," imbuh Gupardi.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa masih banyaknya tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak sesuai dengan statusnya.
Gupardi menyampaikan, selama ini pemerintah hanya mengejar kuantitas, tanpa mempertimbangkan status tanah.
Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
