Senin, 18 Nov 2019 18:30 WIB
Jokowi Ingin Tampilan Istana di Ibu Kota Baru Tak Bergaya Kolonial
Desain ibu kota baru/Foto: Kementerian PUPR
Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Lokasi ibu kota baru nanti di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Presiden Jokowi menghendaki model istana nanti tidak bernuansa kolonial.
"Presiden menginginkan misalnya bentuk istananya yang khas Indonesia. Kalau ini kan peninggalan kolonial barok rokoko ada di sini. Mungkin khas Indonesia akan berbeda," tutur Suharso di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Suharso menjelaskan total luas lahan yang disiapkan untuk kawasan ibu kota baru sekitar 250.000 hektare (ha). Dari total tersebut lahan inti yang akan dikembangkan 40.000 ha, dan dari jumlah tersebut seluas 6.000 ha untuk pusat pemerintahan.
Menurut Suharso pemerintah akan melibatkan arsitek dunia untuk membangun pusat pemerintahan.
"Core-nya seluas 40.000 ha. Kalau luas keseluruhan sekitar 250.000 ha, lalu di dalam 40.000 ha itu ada 6.000 ha government district yang sifatnya itu restricted area. Nanti di situlah kita bermain dengan arsitek-arsitek dunia," tutur politikus PPP tersebut.
Suharso menambahkan untuk Undang-Undang (UU) pemindahan ibu kota sedang disiapkan. Rencananya pemerintah akan menggunakan konsep omnibus law untuk membuat UU ibu kota baru.
"Kita bekerja paralel, banyak peraturan perundang-undangan yang akan kita sinkronkan. Mungkin ada yang menggunakan mekanisme omnibus law atau mungkin ada yang dengan mekanisme UU biasa atau Perpres nanti kita lihat, tapi sudah saya siapkan semuanya," tutur Suharso.
Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/eds)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Presiden Jokowi menghendaki model istana nanti tidak bernuansa kolonial.
"Presiden menginginkan misalnya bentuk istananya yang khas Indonesia. Kalau ini kan peninggalan kolonial barok rokoko ada di sini. Mungkin khas Indonesia akan berbeda," tutur Suharso di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut Suharso pemerintah akan melibatkan arsitek dunia untuk membangun pusat pemerintahan.
"Core-nya seluas 40.000 ha. Kalau luas keseluruhan sekitar 250.000 ha, lalu di dalam 40.000 ha itu ada 6.000 ha government district yang sifatnya itu restricted area. Nanti di situlah kita bermain dengan arsitek-arsitek dunia," tutur politikus PPP tersebut.
Suharso menambahkan untuk Undang-Undang (UU) pemindahan ibu kota sedang disiapkan. Rencananya pemerintah akan menggunakan konsep omnibus law untuk membuat UU ibu kota baru.
"Kita bekerja paralel, banyak peraturan perundang-undangan yang akan kita sinkronkan. Mungkin ada yang menggunakan mekanisme omnibus law atau mungkin ada yang dengan mekanisme UU biasa atau Perpres nanti kita lihat, tapi sudah saya siapkan semuanya," tutur Suharso.
Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/eds)
