Apa Kabar Rencana Pemerintah Bikin Rumah Murah buat Milenial?

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal turun tangan untuk mengontrol harga sewa rumah bagi kalangan milenial. Hal itu dilakukan karena biaya sewa rumah, baik tapak maupun vertikal terus mengalami kenaikan di tengah tingginya permintaan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menjelaskan bahwa pihaknya belum memiliki skema kredit pemilikan rumah (KPR) buat milenial. Sementara ini pihaknya akan menyiapkan skema terbaik melalui sewa.

"Milenial mungkin tempo hari memang sempat disinggung tentang perumahan milenial. Nah kami terus terang saja kalau dari sisi pembiayaan ya, ini pengertiannya kalau KPR kami belum siapkan matang skemanya, karena memang ditunjukkan untuk sewa," kata dia di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).

Dia menjelaskan bahwa saat ini, untuk sewa apartemen langsung berhadapan dengan pemilik unit. Harganya tentu tidak terkontrol. Bila permintaan tinggi, sewanya akan semakin mahal.

"Kalau misalnya peminat rumah sewa itu lebih banyak daripada suplai tersedia pasti pasar pasti untung tinggi dan seterusnya," sebut Eko.

Untuk itu pemerintah akan turun tangan, di mana nantinya akan ada suatu badan atau semacamnya yang mengurusi itu. Jadi milenial yang mau menyewa rumah akan berhadapan dengan badan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

"Kalau sekarang kita menyewa di pasar yang ada kita menyewa kepada individual. Jadi misalnya, saya nggak mau sebut brand ya, itu sekarang kalau kita cari rumah itu pasti ke pemilik unit itu ya, bukan kepada korporasi atau badan yang urus rumah sewa," ujarnya.

Melalui badan khusus yang menangani sewa rumah ini, diharapkan harganya akan lebih terkendali.

"Nah tentu nanti dengan adanya badan yang urus saat ini, harga sewa lebih terkontrol. Kalau sekarang kan nggak," tambahnya.