Jakarta - Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengungkapkan enam poin penting dalam membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Seluruh poin itu disampaikan saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai persiapan pemindahan ibu kota.
Poin pertama ialah mengenai UU pemindahan ibu kota. Jokowi meminta kepada Kepala Bappenas untuk segera menyelesaikan draft dan menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saya dengar pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan ke DPR agar bisa diselesaikan," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Rabu (15/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poin kedua mengenai kelembagaan atau pembentukan badan otoritas ibu kota. Dia meminta hal ini juga segera diselesaikan. Sedangkan poin ketiga yaitu mengenai desain. Jokowi meminta kepada kementerian dan lembaga terkait agar menyiapkan desain secara menyeluruh. Baik tata kotanya hingga sistem transportasinya.
"Saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini. Baik yang berkaitan dengan transportasi, karena di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle," jelas dia.
"Pak Menhub dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan, karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap betul infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," tambahnya.
Poin keempat berkaitan dengan ketersediaan lahan. Jokowi bilang lahan yang disediakan sekitar 256.000 hektar dan jika ditambah lahan cadangan maka totalnya menjadi 410.000 hektar. Nantinya lahan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar dan pembangunan awal akan di atas lahan seluas 5.000 hektar.
"Ini masalah lahan pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," jelasnya.
Poin kelima mengenai skema anggaran. Mantan Wali Kota Solo ini menyebut bahwa alokasi pemerintah nantinya tidak akan lebih dari Rp 100 triliun. Porsi pemerintah nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, cluster pemerintah berkaitan gedung Istana Kepresidenan, gedung kementerian dan lembaga yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Di luar itu seperti sistem transportasi akan dibangun dengan skema Public Private Partnerships (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah nggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," katanya.
Poin keenam mengenai lingkungan hidup, Jokowi menyampaikan konsep IKN adalah negara rimba nusa yang artinya memiliki kewajiban memperbaiki lingkungan yang kurang baik menjadi baik. Dia mencontohkan seperti hutan yang rusak harus direhabilitasi dan perbaiki.
"Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektar untuk persiapan nursery, untuk persemaian, baik bibit-bibit berkaitan mangrove dan tanaman-tanaman lain dan kita harapkan dalam 100 hektar itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ," ungkap dia.
Simak Video "Video: kala Jokowi Antar Cucu Liburan di Tengah Masa Penyembuhan"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
