Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 11 Feb 2020 16:22 WIB

Ibu Kota Baru Bakal 'Lahap' Kawasan Konservasi, Rusak Lingkungan?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto aerial proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Gerbang tol di Samboja akan menjadi salah satu akses masuk ibu kota negara baru dari arah Samarinda dan Balikpapan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. Salah Satu Lokasi Ibu Kota Baru (Foto: Antara Foto)
Jakarta -

Pulau Kalimantan yang dipenuhi kawasan hutan tropis merupakan paru-paru dunia. Namun, saat ini pemerintah justru menggodok rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bahkan, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang merupakan kawasan konservasi pun termasuk dalam wilayah pembangunan IKN.

Menurut Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Laksmi Wijayanti perencanaan ini memicu kontroversi di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

"Reaksi publik lokal, nasional bahkan global, ini kan paru-paru dunia. Apakah ini tidak kontraproduktif? Ketika seluruh dunia sedang dihadapi persoalan akselerasi dampak perubahan iklim. Di mana semua negara yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis setidak-tidakny melakukan kegiatan yang mencegah deforestasi," kata Laksmi dalam Dialog Nasional IKN VI, di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Selain itu, isu keanekaragaman hayati, ketersediaan air, perlindungan satwa liar dan satwa yang dilindungi menjadi hal-hal yang dipertanyakan terkait nasibnya jika IKN dibangun di Kaltim.

"Itulah narasi publik bahkan sampai tingkat internasional. Sehingga di dalam kami melakukan kajian kami harus berangkat dengan merumuskan isu apa yan penting di publik pada saat itu," imbuh Laksmi.

Untuk itu, pihaknya melakukan kajian untuk menjawab kekhawatiran seluruh dunia. Ia menegaskan, dalam perencanaan ini memang pemerintah Indonesia tak punya niat sedikit pun merusak paru-paru dunia. Sehingga, sejak awal konsep IKN adalah green city.

"Pertama kami harus memberikan koridor, kalau kita mau menerapkan prinsip kota hutan, tapi prinsip kota hutan yang mana yang cocok untuk lokasi tersebut. Kemudian prinsip kota hutan ini bisa dijalankan asal ada enabling yg dilakukan," paparnya.

Lalu, dengan rencana membangun kota modern, menurutnya IKN ini tak harus mencontoh Jakarta atau pun kota-kota lainnya. Kota modern ini harus didominasi ruang terbuka hijau (RTH).

"Kota metropolitan yang kita harapkan adalah yBf punya struktur ruang hijau yang baik, network jelas, koridornya jelas, terbagi menjadi 3. Pertama jaringan primer yang punya fungsi konservasi itu dijaga, lalu sekunder itu fungsi penyangga, estetika dan sistem tata air termasuk lubang-lubang tambang yang sudah ada airnya," jelas Laksmi.

Prinsip ketiga yaitu semaksimal mungkin menjaga intensitas pembangunan itu rendah.

"Saya kira kita banyak sekali dengar dari penduduk bukan soal modern dan canggih kotanya tapi harus livable sehingga kita mengharapkan tingkat kepadatannya itu dijaga," sebutnya.

Lalu, pemerintah juga berupaya menyediakan sumber daya air yang memadai untuk menopang 1,5 juta penduduk di IKN.

Terakhir, di IKN pemerintah juga berencana mengendalikan konsumsi makanan yang tak ramah lingkungan terutama dari sisi kemasannya. Begitu juga menerapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

"Dari awal kita mandiri menyuplai bahan baku dan bahan pangan tetapi juga menahan sebanyak mungkin konsumsi. Lalu bagaimana juga sumber daya energi harus low carbon, transportasinya tidak memiliki emisi besar, sampah dikurangi karena permulaan kami Kaltim ini termasuk footprint-nya masih tinggi karena masih banyak impor dari mana-mana," pungkas Laksmi.



Simak Video " ASN di Ibu Kota Baru Harus Mempunyai Kompetensi Digital"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com