Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 26 Feb 2020 14:45 WIB

Asing Minati Ibu Kota Baru RI, Jokowi Minta Pembangunan Dikebut

Danang Sugianto - detikFinance
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Andhika/detikcom) Foto: Andhika Prasetya/detikcom
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membahas mengenai persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi ingin peta kawasan-kawasan pembangunannya segera dirampungkan.

Jokowi menyebut bahwa saat ini banyak negara-negara lain yang tertarik untuk terlibat dalam proses pembangunan IKN baru di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama untuk terlibat dalam pembangunan ibukota baru kita," ujarnya saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jokowi melanjutkan salah satu negara yang sudah menunjukkan ketertarikannya adalah Korea Selatan. Belum lama ini Jokowi menerima kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Cho Myung-Rae di Istana Kepresidenan.

"Di antara negara-negara tersebut terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang sama dan green. Ini saya kira sebuah signal yang bagus," tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, perlu disiapkan detil proses kerjasama dengan negara lain. Dia meminta di lakukan langkah-langkah percepatan. Pertama, Jokowi meminta segera diselesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota.

"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini, akan disampaikan setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan sudah siap," tuturnya.

Jokowi meminta otorita yang mengelola nantinya membuat konsep sebuah IKN yang memiliki sistem kerja futuristik. Tujuannya untuk menunjang kerja pemerintahan.

"Harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekedar mengelola ibu kota baru seperti biasanya. Tapi kita ingin meng-install sistem, cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif," ucapnya.

Jokowi meminta Bappenas memaparkan hasil pra master plan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan. Dengan begitu bisa terlihat peta pembangunan infrastruktur dasar yang bisa dilakukan di 2020.

"Tentang pembiayaan ibu kota baru saya juga minta segera diselesaikan. Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. Sehingga tangan swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama dan sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang, di mana mereka akan terlibat di wilayah yang mana," tutupnya.

Asing Minati Ibu Kota Baru RI, Jokowi Minta Pembangunan Dikebut


Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com