Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 07 Apr 2020 19:15 WIB

Nasib Ibu Kota Baru di Tengah Corona, Basuki: Tunggu Presiden

Trio Hamdani - detikFinance
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Foto: Andhika/detikcom
Jakarta -

Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi sorotan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono lanjut atau ditundanya proyek tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau membatalkan atau menunda itu Presiden ya (yang menentukan) karena beliau yang menyampaikan sendiri di depan DPR. Saya kira kita tunggu keputusan Presiden," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/4/2020).

Basuki menjelaskan sejauh ini belum ada lagi rapat yang membicarakan nasib proyek ibu kota baru di tengah wabah Corona. Jadi belum ada kesimpulan apakah proyek tersebut bakal ditunda.

"Saya mohon maaf nggak bisa jawab. Tapi sampai sekarang belum ada rapat-rapat yang membicarakan tentang ibu kota baru tersebut. Sampai sekarang belum ada rencana untuk membicarakan kelanjutan tentang ibu kota baru," jelasnya.

Sejauh ini memang belum ada keputusan resmi dari Jokowi menindaklanjuti proyek IKN saat pandemi COVID-19.

"Tapi menurut saya sampai sekarang masih terus untuk ibu kota baru. Kecuali diputuskan lain oleh pak Presiden. Tapi intinya hati-hati, Menteri PUPR bilang ibu kota terus. Bukan itu ya. Yang jelas belum ada rapat-rapat tentang ibu kota baru. Kalau yang bisa memutuskan status ibu kota baru bapak Presiden sendiri," tambahnya.

Pada kesempatan lain, Ekonom Senior Rizal Ramli berkomentar soal keputusan pemerintah yang melebarkan defisit APBN dari 3% menjadi 5,07% untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona (COVID-19).

Rizal mengatakan, daripada menambah utang lagi yang berdampak pada nilai rupiah, pemerintah diminta untuk menyetop semua proyek infrastruktur termasuk pindah ibu kota.

"Ketimbang melakukan realokasi anggaran radikal (hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru), pemerintah bermaksud menambah defisit anggaran dari 3% ke 5% GDP. Dengan cara menambah utang lagi dan/atau 'cetak uang' dengan bungkus recovery bond. Nilai rupiah akan semakin jatuh," kata Rizal dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Selasa (31/3/2020).



Simak Video "Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com